Nasdem: Buat Apa Dibuat Bawaslu dan DKPP kalau Presidennya Malah Cawe-Cawe

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP Partai Nasdem mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak menjalankan politik cawe-cawe di Pilpres 2024.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menilai cawe-cawe atau ikut campur presiden dalam Pilpres 2024 multitafsir dan bisa menjadi pisau bermata dua. 

Presiden bisa saja menggunakan kekuasaannya untuk menggiring calon tertentu dan menekan calon lain di Pilpres 2024 dengan alasan keberlanjutan program dan kebijakan bisa berjalan. 

"Cewe-cewe itu menjadi sebuah hal yang sangat multitafsir, bisa bermata dua. Tentu kita harus saling hormat menghormati, harus berhati-hati dan harus saling dewasa," ujar Willy di DPP Partai Nasdem, Jumat (1/6/2023).

Lebih lanjut Willy juga merasa heran dengan langkah cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Sebab pada dasarnya Pemilu adalah ajang kedaulatan rakyat dan rakyatlah yang memunyai kehendak di dalam sirkulasi pergantian pemerintahan. 

Baca Juga: Saat Ganjar Bela Jokowi soal Cawe-cawe: Sebagai Kader Partai, Beliau Punya Hak Politik

Di sisi lain semangat reformasi agar Pemilu tidak lagi mendapat intervensi kekuasaan juga menjadi luntur. 

Menurutnya, tugas negara dalam pemilu 2024 adalah memastikan sirkulasi kekuasaan itu berjalan sesuai dengan konstitusi.

"Kenapa kita bantu KPU, kenapa kita buat Bawaslu, bahkan kita buat DKPP? Itu untuk kemudian Pemilu kita berjalan dengan independen tidak ada intervensi kiri dan kanan apalagi cawe-cawe," ujar Willy. 

Adapun pernyataan Presiden Jokowi yang ikut turun tangan atau cawe-cawe dalam Pilpres 2024 disampaikan saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Senin (29/5/2023) sore. 

Baca Juga: Mahfud Pastikan Cawe-Cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024 Bukan buat Jegal Anies

Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024-2029 menjadi krusial karena Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa menjadikan negara maju pada 2030.

Oleh karena itu, kebijakan dan strategi kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak.

Presiden mencontohkan Korea Selatan adalah contoh terbaik karena negara itu bisa menjaga kemajuannya dengan kepemimpinan yang stabil.

"Kesempatan kita hanya ada 13 tahun ke depan. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju," ujarnya.

Kepala Negara juga menegaskan cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik ini dalam arti yang positif.

Baca Juga: Cawe-Cawe di Pilpres, Jokowi Ingin Pastikan Pemimpin Selanjutnya Bisa Lanjutkan Kebijakan Strategis

Cawe-cawe yang dimaksud, tentu masih dalam koridor aturan dan tidak akan melanggar undang-undang.

"Kalau urusan siapa capres (dan) cawapres, itu urusan partai politik. Saya tidak bisa intervensi. Bisa itu calonnya 2, 3, 4, itu urusan parpol," ujar Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokoler, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmuddin.