Jokowi: Pilpres 2024 Krusial, Saya Cawe-cawe Tidak akan Netral

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan tetap akan cawe-cawe pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Namun, dia menyebut, cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik ini dalam arti yang positif.

Cawe-cawe yang dimaksud, menurut Jokowi, tentu masih dalam koridor aturan dan tidak akan melanggar undang-undang.

"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang," kata Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore. 

"Tolong dipahami ini demi kepentingan nasional, memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial penting sekali, harus tepat dan benar,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu.

Baca Juga: Jokowi Akui Cawe-Cawe di Pilpres 2024: Ini demi Kepentingan Nasional

Jokowi menerangkan, pemilihan presiden dan wakil presiden 2024-2029 menjadi krusial karena Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa menjadikan negara maju pada 2030.

Oleh karena itu, kebijakan dan strategi kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak.

"Karena itu saya cawe-cawe. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional," katanya.

"Kesempatan kita hanya ada 13 tahun ke depan. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju," ujarnya.

Dia mencontohkan, negara semacam Korea Selatan adalah contoh terbaik. Negara itu bisa menjaga kemajuannya dengan kepemimpinan yang stabil.

Karena itu, Jokowi menyatakan bahwa Pilpres 2024 sangat penting. Dia juga memastikan, tidak ada peraturan yang melarang soal cawe-cawe. "Tidak ada aturan yang dilanggar," kata Jokowi.

"Tolong dipahami ini demi kepentingan nasional, memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial penting sekali, harus tepat dan benar,” ucapnya.

Baca Juga: Respons Gerindra Soal Jokowi Cawe-Cawe: Sudah Tepat, Jangan Dianggap Salah

Sementara terkait dengan siapa capres dan cawapres yang dijagokan, Jokowi mengaku hal tersebut urusan partai politik (parpol).

"Kalau urusan siapa capres cawapres itu urusan partai politik. Saya tidak bisa intervensi. Bisa itu calonnya 2, 3, 4, itu urusan parpol," katanya.

Adapun pada pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokoler, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmuddin.