Cerita JK Undang PDIP saat Masih di Luar Pemerintahan, Bicara soal Kenaikan BBM

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menilai pertemuan pimpinan partai politik di Istana Merdeka merupakan hal yang biasa.

JK, sapaan Jusuf Kalla, menjelaskan pernyataannya yang mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak terlalu jauh mencampuri urusan capres, cawapres dan koalisi partai, tidak berkaitan dengan pertemuan enam pimpinan partai koalisi pemerintah di Istana Merdeka, beberapa waktu lalu.

Menurut JK pertemuan pimpinan partai politik di Istana Merdeka merupakan hal yang biasa.

Saat menjabat Wapres di pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, JK mengaku rutin memangil para pimpinan partai. Termasuk PDI Perjuangan yang kala itu di luar pemerintahan. 

Baca Juga: Anies Minta Pemerintah Netral dan Tak Pengaruhi Rakyat di Pilpres 2024

"Saya undang Bu Megawati tetapi yang hadir Pak Panda Nababan, Pak Pramono Anung walaupun mereka oposisi, tapi datang," ujar JK di program Satu Meja The Forum KOMPAS TV "Jokowi Intervensi Pesta Demokrasi?", Rabu (10/5/2023).

JK menjelaskan pembicaraan yang dibahas dalam pertemuan dengan para pimpinan partai politik tersebut tidak jauh dari persoalan bangsa. 

Malah sebelum pemerintah SBY-JK menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) seluruh pimpinan partai diundang untuk berdiskusi dan meminta masukan.

"Naik BBM itu saya undang dulu PDIP, jadi pertemuan dengan partai itu biasa saja," ujar JK.

Baca Juga: Politisi Demokrat, Benny K Harman Tuding Presiden Jokowi Tak Netral dalam Pilpres 2024!

Lebih lanjut JK menyatakan maksud pernyataannya yang mengingatkan Presiden Jokowi tidak terlalu jauh mencampuri urusan capres, cawapres dan koalisi partai, adalah agar demokrasi berjalan dengan baik.

Berkaca dari pengalaman pada masa Orde Baru, aparat negara mulai dari Polri, TNI dan kepala negara dikerahkan untuk pemenangan Partai Golkar. 

"Itu masa gelap demokrasi, jangan kembali ke situ. Jadi saya katakan hanya meminta, mengimbau agar ikut Bu Mega," ujar JK. 

Dalam pernyataannya JK juga mengharapkan Presiden Jokowi bisa mencontoh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak mencampuri urusan Pilpres di akhir masa pemerintahan. 

Baca Juga: JK Nilai Jokowi Terlalu Urusi Pilpres, PDIP: Itu Hal yang Wajar, Tak Menyalahi Aturan!

Menurutnya kedua tokoh tersebut betul-betul tidak mencampuri urusan Pilpres agar pemilihan kepala negara bisa berjalan adil, terbuka dan jujur. 

Bahkan dalam pengalamannya sebagai pendamping Presiden Jokowi di Pemilu 2014, dirinya merasakan betul Presiden SBY di akhir pemerintahan tidak campur tangan terkiat capres-cawapres, koalisi partai hingga pemilihan presiden. 

Kala itu JK yang menjadi cawapres Jokowi betul-betul bebas tidak mendapat intervensi dari pihak Istana. 

"Kalau di atas berpihak, di bawah juga berpihak. Itu bisa terjadi. Justru itu, sebelum terjadi saya menyatakan jangan. Demokrasi kita akan mengalami kesulitan, jadi saya kembali lagi memberi contoh," ujar JK.