JK Ingatkan Jokowi Tidak Ikut Campur, KSP: Presiden Sadar Betul Urusan Capres Ranah Ketua Umum

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pihak Istana memastikan Presiden Joko Widodo tidak ikut campur dalam penentuan koalisi hingga capres dan cawapres dalam Pilpres 2024.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menjelaskan Presiden Jokowi sangat memahami penentuan capres dan cawapres adalah kewenangan ada di ketua umum.

Untuk itu jugalah dalam pertemuan pimpinan partai tidak membahas capres dan cawapres. Tetapi pertukaran gagasan ide dari presiden tentang bagaimana setelah pemerintahan ini selesai.

"Banyak orang kecewa pertemuan dengan enam ketua umum itu membayangkan yang dibicarakan adalah penentuan capres dan cawapres. Tapi Pak Jokowi sadar betul bahwa wewenang untuk penentuan capres cawapres ada di ketua umum," ujarnya di program Satu Meja The Forum KOMPAS TV "Jokowi Intervensi Pesta Demokrasi?", Rabu (10/5/2023).

Baca Juga: Politisi Demokrat, Benny K Harman Tuding Presiden Jokowi Tak Netral dalam Pilpres 2024!

Jaleswari menilai sangat wajar Presiden Jokowi memanggil pimpinan partai politik di Istana Merdeka. 

Pertama pimpinan partai yang dipanggil Presiden Jokowi masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. 

Kedua, materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut juga bukan soal capres, cawapres atau Pilpres 2024, melainkan kebijakan dan program strategis yang sudah dibangun pemerintah, serta tantangan ke depan. 

Seperti pembahasan bonus demografi Indonesia dan ancaman Indonesia sebagai negara middle trap income. 

Baca Juga: Anies Minta Pemerintah Netral dan Tak Pengaruhi Rakyat di Pilpres 2024

Menurutnya pembicaraan tersebut sudah dibahas jauh sebelum tahun politik saat ini. Bahkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga perah diundang presiden ke Istana untuk membahas hal serupa. 

Hal yang membuat pertemuan tersebut dianggap membicarakan koalisi dan politik jelang Pilpres 2024 lantaran momentumnya berada di tahun politik.

"Kenapa Nasdem tidak diundang, saya rasa Pak Surya Paloh sebagai ketua umum Nasdem itu secara personal pernah diundang Pak Jokowi juga pada Januari 2023 lalu," ujar Jaleswari.

"Tapi pertemuan ini kan tidak bisa dibaca hanya satu kali pertemuan yang tidak melibatkan Pak Surya Paloh," sambung Jaleswari. 

Baca Juga: [FULL] Surya Paloh: “Salah Nasdem Apa?” | Ni Luh

Lebih lanjut Jaleswari menilai jika dikaitkan dengan konteks tahun politik saat ini, sangat wajar juga Presiden Jokowi mengumpulkan pimpinan partai untuk membicarakan komitmen agar program dan kebijakan yang sudah dibuat bersama bisa dilanjutkan.

Pemimpin partai yang diundang oleh Presiden Jokowi pun sepakat untuk melanjutkan pembangunan, program dan kebijakan di pemerintahan selanjutnya.

"Sedangkan Pak Surya Paloh itu mengusung visi yang sedikit berbeda yakni perubahan," ujar Jaleswari.

Sebelumnya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak terlalu jauh mencampuri urusan capres, cawapres dan koalisi jelang Pilpres 2024.

Baca Juga: Saat Presiden Disebut Tak Netral, Ngabalin: Jokowi Bukan Ketum Parpol Seperti SBY

JK, sapaan Jusuf Kalla, menilai jika pertemuan di Istana Merdeka dan yang dibahas adalah soal pembangunan dan kemajuan negara, bukan ihwal politik dan koalisi Pilpres 2024, seharunya Partai Nasdem ikut diundang karena bagian dari koalisi pemerintah. 

Sebaliknya jika pertemuan di Istana Merdeka membicarakan di luar hal tersebut maka sejatinya Presiden Jokowi mengikuti langkah Megawati Soekarnoputri hingga SBY yang tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam urusan politik.

Apalagi mengingat Jokowi telah memasuki babak akhir pemerintahnya.

"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," ujar JK di kediamannya, Sabtu (6/5/2023).