Jokowi Sebut Nasdem Sudah Punya Koalisi Sendiri, Peneliti SMRC: Secara Etis Sudah Berpisah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Langkah Presiden Joko Widodo tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke Istana Merdeka dinilai untuk menjaga kebijakan pembangunan dapat dilanjutkan. 

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menjelaskan sangat wajar jika Presiden Jokowi tidak mengundang Surya Paloh yang saat ini sudah memiliki jalur sendiri merancang pembangunan ke depan. 

Untuk itu jugalah Presiden Jokowi lebih memilih menjaga enam partai politik agar tetap kompak sekaligus mengingatkan agar kebijakan pembangunan yang sudah dibuat bisa terus dilanjutkan. 

"Jadi kenapa Nasdem tidak diundang bukan karena tokoh yang dideklarasikan, tetapi narasi yang dibangun koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS yaitu perubahan. Ini kan bertentangan dengan kehendak koalisi pemerintahan saat ini," ujar Saidiman di program Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Jumat (5/5/2023).

Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Presiden Jokowi Tak Undang Nasdem ke Istana Merdeka...

Saidiman menambahkan posisi Nasdem saat ini sangat tidak relevan dengan narasi perubahan yang dibangun. 

Jika Nasdem ingin membangun perubahan bersama Demokrat dan PKS di Koalisi Perubuhan untuk Persatuan, sejatinya partai yang dipimpin Surya Paloh itu keluar. 

Sebab masyarakat akan bisa menerima kampanye atau program-program perubahan yang disodorkan oleh Nasdem. 

Sebaliknya jika Nasdem masih di pemerintahan gagasan dan program perubahan yang digelorakan pastinya sulit diterima oleh masyarakat. 

Baca Juga: Membaca Kode Presiden Joko Widodo Tinggalkan Partai NasDem

"Kalau sudah mendeklarasikan narasi yang bertentangan dengan narasi umum yang dikehendaki pemerintah atau koalisi pemerintahan semestinya secara etis sudah berpisah, itu baik buat pemerintahan dan Nasdem," ujar Saidiman.

Di kesempatan yang sama Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menjelaskan posisi Nasdem yang saat ini masih di pemerintahan merupakan komitmen dan janji partai terhadap masyarakat untuk mengawal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hingga selesai. 

Hermawi mengingatkan Nasdem merupakan partai yang ikut memenangkan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin di Pilpres 2014, bukan partai yang sebelumnya lawan politik dan belakangan masuk ke pemerintahan.

"Yang penting itu keberlangsungan pemerintahan ini akan kami dukung kecuali kami tidak dikehendaki. Reshuffle itu kewenangan presiden bukan ranah kita, kita serahkan saja ke presiden," ujar Hermawi. 

Baca Juga: Begini Reaksi Jokowi Ditanya Duet Prabowo dan Gibran

Sebelumnya Presiden Jokowi menjelaskan alasan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak diundang dalam pertemuan pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Selasa malam (2/5/2023).

Jokowi mengatakan Nasdem berbeda koalisi dengan partai-partai yang diundang. Dia menyebut enam partai yang hadir ingin membentuk koalisi sendiri di Pilpres 2024.

"NasDem itu, kita bicara apa adanya ya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Ini gabungan partai yang kemarin berkumpul kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Jokowi menyebut enam partai politik yang datang ingin membicarakan strategi besar. Menurutnya, hal itu tidak bisa dibicarakan bila ada perwakilan koalisi lain.

"Masak yang ini tahu strateginya? Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa," ujarnya.