Singgung Putusan Ferdy Sambo, Komnas HAM dan Amnesty International Dorong Penghapusan Hukuman Mati

JAKARTA, KOMPAS.TV - Putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menguatkan vonis mati Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terhadap terdakwa Ferdy Sambo mendapat perhatian Komnas HAM dan Amnesty International.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai, dalam menegakkan rasa keadilan, tidak seharusnya mengedepankan hukuman mati yang bertentangan dengan hak dasar untuk hidup. Prinsip tersebut merupakan hak yang tidak boleh direnggut oleh siapa pun, termasuk negara.

Baca Juga: Banding Ditolak, Ferdy Sambo Tetap Dihukum Mati

Terlebih dalam KUHP Baru, hukuman mati bukan lagi menjadi hukuman pidana pokok.

"Kita menghormati yang diputus oleh hakim dan setuju atas hukuman yang Ferdy Sambo lakukan. Justru dengan menghapus hukuman mati adalah bagaimana hakim bisa memberikan rasa keadilan terhadap korban," ujar Atnike. 

Di sisi lain Atnike juga menyoroti hasil survei masyarakat yang menginginkan Ferdy Sambo dihukum mati. Menurutnya, hasil survei tersebut menandakan ada ketidakpercayaan publik terhadap bentuk hukuman lain seperti hukuman seumur hidup dapat memberikan keadilan dan mencegah kejahatan serupa.

Baca Juga: Dipersoalkan Pihak Ferdy Sambo, Hakim Banding: Pidana Mati Masih Berlaku di Indonesia

Ia berharap ke depan penerapan hukuman mati dapat dihapuskan, sama seperti sikap Komnas HAM saat PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo. 

"Komnas HAM mencatat bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, hukuman mati bukan lagi menjadi hukuman pidana pokok, dan berharap agar penerapan hukuman mati ke depan dapat dihapuskan," ujar Atnike. 

Senada dengan Komnas HAM, Amnesty International berharap hukuman mati tidak lagi menjadi pilihan untuk memberikan rasa keadilan untuk pelaku kejahatan. 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menjelaskan walaupun perbuatan Ferdy Sambo tergolong kejahatan di bahwa hukum internasional dan mendapat hukuman berat, akan tetapi mantan Kadiv Propam itu tetap berhak untuk hidup.

Baca Juga: PT DKI Jakarta Perkuat Vonis Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, & Kuat Ma'ruf!

Usman menegaskan vonis yang diberikan kepada Ferdy Sambo bukan menjadikan Amnesty anti terhadap penghukuman. 

Amnesty sepakat segala bentuk kejahatan di bawah hukum internasional yang dilakukan aparat negara harus di hukum berat tetapi tetap harus adil, tanpa harus menjatuhkan hukuman mati. 

"Kami menghormati putusan hakim yang telah berusaha memenuhi rasa keadilan korban dan juga khalayak umum. Namun hakim bisa lebih adil, tanpa harus menguatkan vonis mati Sambo," ujar Usman Hamid. 

"Hukuman mati sudah ketinggalan zaman, tidak relevan dengan kondisi saat ini. Di negara maju hukuman mati hanya menjadi sejarah. Ada alternatif hukuman lainnya misal hukuman seumur hidup tanpa pengurangan," imbuhnya.

Baca Juga: Ferdy Sambo Tetap Dihukum Mati, Begini Tanggapan Ayah Brigadir Yosua!

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo.

Putusan ini membuat terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua itu tidak lolos dari jeratan hukuman mati. 

Putusan perkara nomor 53/PID/2023/PT.DKI dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. 

Adapun hakim yang memimpin persidangan banding yakni hakim ketua Singgih Budi Prakoso dengan hakim anggota Ewit Soetriadi, Mulyanto, Abdul Fattah, dan Tony Pribadi.

Atas putusan tersebut Ferdy Sambo selaku terdakwa berhak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.