Kompas TV nasional peristiwa

Heboh Pengobatan Ida Dayak, Sosiolog UGM Ingatkan Lembaga Pemerintah Hati-Hati

Kompas.tv - 5 April 2023, 19:48 WIB
heboh-pengobatan-ida-dayak-sosiolog-ugm-ingatkan-lembaga-pemerintah-hati-hati
Pengobatan alternatif Ida Dayak. Acara bakti sosial yang mengundang Ida Dayak di Kompleks Lapangan Tembak dan Olahraga Markas Korps Divisi I Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Selasa (4/4/2023) dibubarkan. (Sumber: tni.mil.id)
Penulis : Nadia Intan Fajarlie | Editor : Vyara Lestari

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Andreas Budi Widyanta mengingatkan lembaga pemerintah untuk berhati-hati menyelenggarakan bakti sosial berupa pengobatan alternatif, termasuk pengobatan Ida Dayak.

Andreas menerangkan, penyelenggaraan acara pengobatan alternatif secara massal, seperti yang dilakukan di Kompleks Lapangan Tembak dan Olahraga Markas Korps Divisi I Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Selasa (4/4/2023) itu bisa bertentangan dengan kewajiban pemerintah memberikan layanan kesehatan.

"Mestinya, apa pun bentuknya tentang praktik yang digunakan dalam layanan publik, lembaga pemerintah perlu berhati-hati," ujar Andreas di Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Rabu (5/4/2023). 

Ia pun mengingatkan agar pemerintah melakukan verifikasi ulang sebelum menghadirkan orang-orang yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit oleh kelompok masyarakat tertentu.

"Jangan sampai ini kontraproduktif bagi layanan sosial kesehatan atau layanan sosial publik yang justru harus dilakukan tapi tidak dilakukan," imbuhnya.

Baca Juga: Daftar Pengobatan Alternatif yang Viral dari Masa ke Masa, Ponari, Ningsih Tinampi hingga Ida Dayak

Ia pun mengimbau lembaga negara untuk mempertimbangkan ulang saat ingin mengundang tokoh pengobatan alternatif seperti Ida Dayak dalam acara bakti sosial, sebagaimana yang dilakukan Kostrad Cilodong.

Menurut Andreas, lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya perlu berpikir rasional dan kritis agar tidak mempertaruhkan hak masyarakat memperoleh layanan kesehatan.

"Layanan kesehatan ini kan layanan dasar yang mestinya diberikan oleh dari negara, maka mestinya negara jauh lebih memprioritaskan pelayanan kesehatan," terangnya.

"Tidak justru memberi jalan pada praktik-praktik seperti ini yang belum tentu kebenarannya," lanjut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM itu.



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x