Kegembiraan Pekerja Rumah Tangga Usai RUU PPRT Diketok Menjadi RUU Inisiatif DPR

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPR RI Puan Maharani bersama para pimpinan DPR RI akhirnya menyatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) disetujui menjadi RUU inisiatif DPR. 

Hal ini setelah semua fraksi menyatakan setuju RUU PPRT menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna yang digelar DPR RI pada Selasa, (21/3/2023) di Gedung DPR RI, Senayan, dengan salah satu agenda, pembahasan RUU Perlindungan PRT. 

Baca Juga: Puan Resmi Usulkan RUU PPRT Jadi Inisiatif DPR

"Apakah semua fraksi setuju jika RUU PPRT setuju menjadi RUU inisiatif DPR?," kata Ketua umum DPR RI, Puan Maharani. Semua fraksi menyatakan setuju.

Puluhan perempuan PRT bersama para aktivis buruh, anak-anak muda dan aktivis perempuan yang memadati gedung DPR pun menyatakan kegembiraannya.

Salah seorang PRT, Yuni Sri memberikan apresiasiasinya pada para pimpinan dan anggota DPR dengan tepuk tangan di balkon bersama aktivis-aktivis lainnya.

“Akhirnya mimpi ini bisa terwujud, bisa masuk ke rapat paripurna, sesuatu yang kami tunggu lama, kami mengapresiasi para anggota dan pimpinan DPR,” kata Yuni.

Salah satu PRT lain, Adiati, hari ini secara khusus datang duduk di fraksi balkon DPR setelah minta izin pemberi kerjanya lebih dulu untuk melihat perjuangan yang mereka lakukan bersama teman-teman PRT lainnya. 

“Kami dapat izin pergi sebentar untuk melihat perjuangan teman-teman PRT lainnya, syukurlah hari ini bisa terwujud,” kata Adiati.

Walaupun ini bukan merupakan gol terakhir karena RUU belum disahkan, namun  yang terjadi hari ini sudah menjadi kelegaan sendiri bagi para PRT. 

Perjuangan untuk masuk menjadi RUU inisiatif di rapat paripurna ini tidak mudah, mereka harus menunggu selama 2, 9 bulan lamanya. 

Namun setelah hari ini, RUU PPRT akan menjadi RUU inisiatif yang akan dibahas secara intensif untuk menjadi undang-undang. 

Tahap selanjutnya adalah pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah yang akan dibahas intensif di DPR. 

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan RUU PPRT ini akan memberikan perlindungan yang komprehensif kepada para pekerja rumah tangga. 

RUU ini juga mengatur tentang pemberi kerja dan penyalur pekerja.

“Tidak saja terkait dengan diskriminasi, kekerasan, demikian juga mencakup upah dan sebagainya. Dan, di sini akan menjadi sangat amat penting kalau kita melihat daripada Rancangan Undang-Undang PPRT ini."

"Ini tidak hanya kita berfokus memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga saja, bagaimana juga pengaturan terkait dengan pemberi kerja-majikan, demikian juga terkait dengan penyalur daripada pekerja ini,” ucapnya beberapa waktu lalu, dikutip dari laman setkab.go.id.

Bintang pun mengungkapkan bahwa draf RUU ini mengalami perkembangan yang signifikan dan mengakomodir masukan dari semua pemangku kepentingan yang ada.

“Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa memberikan yang terbaik, tidak hanya kepada pekerja rumah tangga tapi bagaimana juga mengawal kolaborasi kesepakatan antara pemberi kerja, demikian juga para penyalur,” tandasnya.

Baca Juga: Puan Maharani Sebut Keputusan Tunda Pengesahan RUU PPRT Atas Kesepakatan Rapim DPR

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa RUU PPRT juga mengatur mengenai jaminan sosial.

“Termasuk diatur dalam RUU PPRT ini, perlindungan dan jaminan sosial, baik perlindungan jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Ida.