Respons Putusan PN Jakpus soal Tunda Pemilu, Refly Harun Singgung Kongkalikong dan Intervensi

Refly menjelaskan, intervensi terjadi ketika ada kekuasaan yang bisa memerintahkan, menyuruh, atau mengendalikan hakim untuk memutus penundaan pemilu.

Sementara kongkalikong terjadi ketika ada dua pihak yang setara yang melakukan negosiasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, Refly menyebutnya sebagai praktik mafia peradilan.

“Kalau ini pihak yang setara, maka kongkalikong. Ini seperti praktik mafia peradilan, ada memberi, ada menerima, ini ada negosiasi. Tapi kalau itu intervensi, maka ada kekuasaan yang bisa memerintahkan dan menyuruh,” jelas Refly.

”Kalau dalam pikiran Pak Mahfud kan jelas ini seperti ada mafia yang tadi bernegosiasi. Tapi tidak menutup kemungkinan ada intervensi.”

Diberitakan sebelumnya, PN Jakpus memutuskan untuk mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU pada Kamis (2/3/2023).

Baca Juga: Sekjen PDIP: Arahan Megawati Jangan Toleransi Pihak yang Ingin Menunda Pemilu 2024

Gugatan itu muncul karena Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU terkait hasil verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

KPU menyatakan Partai Prima Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dapat mengikuti verifikasi faktual.

Hal itu membuat Partai Prima melayangkan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

Pada Kamis (2/3/2023), majelis hakim memutuskan mengabulkan semua gugatan Partai Prima dan menghukum KPU untuk menunda tahapan Pemilu.