Kompas TV nasional politik

Rapat dengan PPATK, Politikus Demokrat Sebut Banyak Dana Besar untuk Agenda Menunda Pemilu

Kompas.tv - 14 Februari 2023, 13:59 WIB
rapat-dengan-ppatk-politikus-demokrat-sebut-banyak-dana-besar-untuk-agenda-menunda-pemilu
Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman. (Sumber: Tangkapan layar Youtube DPR RI.)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyebut, dirinya mendapatkan informasi ihwal adanya dana besar yang digunakan untuk menyukseskan agenda penundaan Pemilu 2024 mendatang. 

Hal itu ia katakan saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Selasa (14/2/2023). 

Baca Juga: Amien Rais Berpesan ke Presiden Jokowi: Tolong Jangan Pernah Menunda Pemilu

"Saya dengar dananya banyak sekali ini untuk menunda pemilu. Pakai dana penundaan pemilu yang enggak nampung dana lewat bank, bisa langsung," kata Benny. 

Awalnya, politikus Partai Demokrat itu menyampaikan kekecewaannya kepada jajaran pimpinan PPATK terkait laporannya yang tidak detail. 


 

"Akan lebih bagus kalau narasi yang lebih detail. Korupsi di mana? Perjudian di mana ini? Bagaimana bapak tahu? Apalagi menjelang tahun politik," ujarnya. 

Menurut dia, jajaran PPATK hanya memberikan informasi yang terperinci terkait kejahatan terorisme saja.

"Bapak PPATK ini semangat sekali untuk ngomong teroris itu. Saya setuju itu, tapi jangan yang itu ditonjolkan. Korupsi dan narkotika itu jahat juga. Jelaskan kepada kita," ujarnya. 

Soal penundaan pemilu, memang banyak mendapat sorotan sebelumya. Terbaru, Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengirimkan pesan kepada Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. 

Ia mengingatkan kepada Kepala Negara agar selalu konsisten dan taat kepada konstitusi terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. 

"Pesan saya Pak Joko widodo dan juga yang mengelilinginya dan juga teman-teman DPR tolong jangan pernah ditunda pemilu," kata Amien dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat di Jakarta Timur, Senin (13/2/2023). 

Mantan Ketua MPR itu menyebut, merencanakan penundaan pemilu itu seperti mencederai konstitusi yang dirancang dalam UUD 1945. 

"Yang kedua, jangan menginjak-injak konstitusi karena rakyat sekarang itu tidak bodoh. Sekarang semua orang dari abang becak sampai siapapun itu sudah punya hp bisa mengikuti apa yang terjadi," ujarnya. 

Baca Juga: Erick Thohir Dinilai sebagai Sosok Cawapres Paling Potensial pada Pemilu 2024

Menurut dia, bila wacana penundaan pemilu itu sampai mencuat ke MPR, rakyat Indonesia akan melawannya.




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x