Singgung Kode Etik Polri, Irfan Widyanto Tanyakan Kesalahannya: Bisakah Saya Tolak Perintah Atasan?

Lebih lanjut, Irfan menyebut, dalam Perpol tersebut juga ditegaskan bahwa bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan.

Namun, dia kembali mempertanyakan apakah perintah untuk mengamankan DVR CCTV yang berada di pos satpam komplek Duren Tiga untuk kepentingan penyelidikan Propam dan Polres Metro Jakartas Selatan adalah perbuatan yang melanggar norma hukum.

"Sementara saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa Divisi Propam adalah garda terakhir penjaga Polri yang berarti setiap perbuatan atau perintah yang diberikan, tidak boleh salah," ujarnya.

"Sehingga menurut saya apa yang diperintahkan kepada saya benar bahwa Kombes Agus sedang melaksanakan tugasnya sebagai Kaden Paminal dan tugas yang diberikan masuk dalam lingkup kewenangannya." 

Sehingga, Irfan mengatakan, dirinya tidak mungkin bisa atau berani menolak perintah Agus Nurpatria tersebut.

"Karena masuk dalam aturan Perpol Nomor 7 Tahun 2022, yang mana bawahan wajib menerima perintah atasan," tegasnya. 

"Apakah yang saya lakukan salah menjalankan perintah untuk mendatangi TKP kemudian membantu tugas Divisi Propam yang saat itu sedang melakukan tugas?"

Dia pun meyakini hal tersebut salah bila perintah tersebut datang dari perintah atasan komandan divisi lain yang tak memiliki kewenangan. 

Sebagai informasi, dalam kasus ini, Irfan Widyanto dituntut Jaksa penuntut umum (JPU) dengan hukuman pidana selama satu tahun penjara.

Jaksa menilai, Irfan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, turut serta melakukan perintangan penyidikan terkait kematian Brigadir Yosua.

Baca Juga: Bacakan Pledoi, Baiquni Singgung Pesan Ayah: Jadi Polisi Jangan Memeras-Ambil Rezeki Orang Lain