Sandiaga Uno Ungkap Surat Perjanjian Prabowo kepada Anies Baswedan dan Dirinya sejak 2016

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengungkapkan surat perjanjian antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan dan dirinya, Senin (30/1/2023).

Menurut Sandi, surat perjanjian yang ia tandatangani bersama Anies Baswedan tersebut berkaitan dengan pemilihan umum gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

"Itu terkait dengan Pilgub 2017, malam itu kami tandatangani sebelum kami mendaftar ke KPUD waktu itu tahun 2016 September," ujar Sandi, Senin (30/1/2023) sebagaimana dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi dan Anggi.

"Itu nanti isi-isinya tentunya secara lebih etis disampaikan oleh teman-teman yang memegang copy-nya, saya sendiri enggak megang copy-nya," imbuhnya.

Sandi menegaskan, surat yang ia tandatangani bersama Prabowo dan Anies itu ditulis tangan sendiri oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon. Menurut dia, saat ini surat tersebut disimpan oleh Sufmi Dasco Ahmad.

"Pada saat itu yang nge-drop dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan setahu saya sekarang dipegang oleh Pak Dasco," terangnya.

"Jadi nanti mungkin Pak Dasco atau Pak Fadli yang lebih berwenang memberikan keterangan, karena itu juga ada sisi Pak Prabowo-nya dan Pak Anies," lanjut dia.

Ia menekankan, surat perjanjian tersebut dibutuhkan pada waktu itu karena perlunya kesepakatan bersama terkait langkah politik dirinya bersama Anies Baswedan, serta Prabowo Subianto ke depan.

"Menurut saya nanti lebih baik diterangkan oleh yang memegang perjanjiannya, tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan," jelas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu.

Baca Juga: Arahan Prabowo ke Sandiaga: Selesaikan Tugas di Menparekraf, Capres-Cawapres Urusan Pimpinan

Ia mengatakan, saat itu Gerindra berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sehingga Prabowo mengatur langkah-langkah.

Sandi juga mengatakan bahwa perjanjian tersebut masih berlaku dan belum diakhiri.

"Itu bisa dicek, karena sebagian kalau perjanjian itu kan berlaku dan jika tidak diakhiri ya perjanjian itu akan terus berlangsung," ungkapnya. 

"Tapi mungkin isinya lebih etis bisa disampaikan oleh teman-teman, apalagi sekarang saya bertugas di pemerintahan bersama Pak Prabowo, mungkin pihak yang netral yang bisa menyampaikan supaya tidak bias," tegasnya.

Ia mengaku tak pernah ingin mengangkat perihal surat perjanjian tersebut. Namun, menurutnya, surat tersebut bisa menjadi diskursus yang baik.

"Karena diskursus itu bisa menganalisis bagaimana pembentukan koalisi itu dan kesepakatan-kesepakatan seperti apa yang dituangkan dalam sebuah perjanjian, jadi itu bagus juga untuk pendidikan politik ke depan," kata Sandi.

Baca Juga: Ditanya soal Kabar bakal Pindah ke PPP, Sandiaga Uno: Saya Tak Berwenang Menjawabnya

Ia mengatakan, surat perjanjian tersebut dapat dijadikan acuan evaluasi, terkait mana saja hal yang telah atau belum terpenuhi.

"Bahwa tertulis dan bisa dievaluasi mana yang dipenuhi mana yang belum dipenuhi mana yang sampai sekarang tidak terjadi dan itu bisa dijadikan salah satu acuan," jelasnya.

Pada saat perjanjian itu dibuat, kata Sandi, Partai Gerindra menyusunnya dengan hati-hati untuk mendapatkan kesamaan pola pandang.

"Waktu itu semuanya kita susun dengan penuh kehati-hatian dan ingin ada kesamaan pola pandang, dan alhamdulillah saat itu kesepakatan kami bertiga menghasilkan hasil yang positif," tuturnya.