DPRD DKI Kritik Hibah Rp11 Miliar untuk Kodam Jaya: Apa Urusannya Kasih Duit Buat Beli Land Cruiser?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Thopaz Nugraha Syamsul mengkritik soal pemberian dana hibah dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta sebesar Rp11 miliar kepada Komando Daerah Militer Jayakarta (Kodam Jaya).

Diketahui, dana hibah Rp11 miliar itu merupakan anggaran milik Satpol PP DKI Jakarta yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2023.

Baca Juga: Ramai Soal Harta Kasatpol PP DKI yang Punya 24.5 Miliar, Berapa Besar Gajinya?

Adapun penggunaan dana hibah itu yakni untuk kepentingan pembelian sejumlah mobil dinas. Mulai dari Toyota Innova, Toyota Fortuner, Toyota Prado, hingga Toyota Land Cruiser.

Thopaz mengaku heran dengan Satpol PP DKI yang mengakomodasi permintaan hibah untuk pembelian kendaraan dinas operasional (KDO).

Padahal, kebutuhan kendaraan dinas pihak eksekutif sampai legislatif DKI Jakarta dinilai masih banyak yang belum terpenuhi.

"Kenapa ngasih kendaraan KDO mobil Land Cruiser? Apa urusannya kita ngasih duit buat beliin mereka (Kodam Jaya) Land Cruiser?" kata Thopaz saat rapat koordinasi Komisi A dengan Satpol PP DKI Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Baca Juga: Ngaku Salah Isi Data LHKPN, Kasatpol PP DKI akan Hitung Ulang Kekayaannya yang Tercatat Rp24,5 M

Menurut Thopaz, pemberian dana hibah itu bukan kepentingan dari Satpol PP DKI Jakarta. Adapun penyusunan daftar penerima hibah berlangsung saat penyusunan rancangan kerja perangkat daerah (RKPD).

"Jadi, penentuan RKPD hibah, saya rasa wajib pimpinan melibatkan kami Komisi A," ujar Thopaz.

Thopaz menilai hibah kendaraan dinas operasional dari Satpol PP DKI Jakarta kepada Kodam Jaya bukanlah prioritas saat ini.

Sebab, kata dia, dana hibah seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat ibu kota. Contohnya, pemberian perahu karet dari Pemprov DKI Jakarta kepada TNI Angkatan Laut (AL).

Baca Juga: Begini Kata Kepala Satpol PP DKI yang Disebut Punya Harta Rp23,8 Miliar: Kesalahan Isi Data

"Misalkan, kepada AL, (diberikan) perahu karet, mereka sering turun memang. Jadi, berhak dikasih, diprioritaskan," ucap Thopaz.

"Tapi ketika masuk ke KDO, pemberian mobil mewah, saya rasa itu bukan prioritas."

Lebih lanjut, politikus Gerindra itu mengakui bahwa pemberian dana hibah sebetulnya sah-sah saja dilakukan.

Namun, Thopaz menilai penggunaan dana hibah untuk membeli sederet mobil itu tidaklah tepat.

"Untuk pembelian kendaraan operasional itu kan kurang tepatlah. Bukan tidak benar, tapi kurang tepat. Karena itu boleh-boleh saja, sah-sah dilakukan," ujar Thopaz.

Baca Juga: Anggota TNI Kodam Jaya Lawan 9 Begal di Kebayoran Baru Jakarta saat Pulang Belanja Kebutuhan Dapur

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin buka suara. Ia menjelaskan pemberian dana hibah ke Kodam Jaya untuk pembelian kendaraan dinas bertujuan untuk kepentingan pengamanan Ibu Kota.

Arifin menegaskan, pemberian dana hibah itu sudah diperhitungkan secara matang dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat Jakarta juga.

"Ini kan untuk layanan pengamanan juga kan, untuk keamanan, dan menyangkut keamanan Jakarta. Kan dukungan sarana prasarana untuk satuan yang ada," kata Arifin.

Baca Juga: KPK Geledah Gedung DPRD DKI, Ketua DPRD DKI: Saya Mendukung Proses Penyelidikan KPK