Kompas TV nasional hukum

Kritik Penerbitan Perppu Cipta Kerja, Pakar: Ini Akal-akalan pada Hukum Tata Negara

Kompas.tv - 3 Januari 2023, 09:07 WIB
kritik-penerbitan-perppu-cipta-kerja-pakar-ini-akal-akalan-pada-hukum-tata-negara
Ahli hukum Bivitri Susanti mengkritik penerbitan Perppu Cipta Kerja yang ia nilai sebagai akal-akalan pemerintah terhadap hukum tata negara, Selasa (3/1/2023). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)
Penulis : Nadia Intan Fajarlie | Editor : Desy Afrianti

"Artinya pembahasannya tertutup, tidak ada pembahasan di Senayan," lanjut dia.

Baca Juga: AHY Kritik Perppu Cipta Kerja yang Diterbitkan Jokowi: Hukum Dibuat untuk Kepentingan Elite

Ia juga menyoroti penerbitan Perppu yang menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja itu yang dilaksanakan pada hari kerja terakhir menjelang Tahun Baru 2023.

"Bahkan, kenapa saya bilang akal-akalan, dikeluarkannya pada hari kerja terakhir sebelum tahun baru, di saat semua orang tidak ada yang tahu, mood-nya mood tahun baruan, tiba-tiba keluar," ujarnya.

Ia pun mengaku kesulitan mencari draft Perppu Cipta Kerja itu hingga menelepon Sekretariat Negara. Namun, ia tetap tak mendapatkan draft Perppu tersebut hingga malam perayaan Tahun Baru 2023.

"Iktikad buruknya yang saya soroti, karena tidak tepat mengeluarkan kebijakan yang akan mengatasi krisis ekonomi, tapi tepatkah mengeluarkan Perpu yang tidak ada pembahasannya sama sekali?" tanya Bivitri retoris.

Sebagaimana telah diberitakan KOMPAS.TV sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022.

Baca Juga: Jokowi Buka Suara Soal Polemik Perppu Cipta Kerja: Semua Bisa Kita Jelaskan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penerbitan Perppu Cipta Kerja dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik.

“Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi,” ujar Airlangga, Jumat (30/12/2022) dikutip dari laman Sekretariat Presiden.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengatakan, di sisi geopolitik, dunia saat ini sedang menghadapi perang Ukraina-Rusia dan konflik lain yang belum selesai.

“Dan pemerintah menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim,” ucapnya.


 




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x