Dewan Kolonel dan Para Tokohnya Juga Kena Sanksi Keras dari PDIP

JAKARTA, KOMPAS.TV - PDI Perjuangan telah memberi sanksi keras kepada kader yang dianggap melanggar soal bakal calon presiden (bacapres). Selain Ganjar Pranowo, PDI Perjuangan juga memberikan sanksi kepada tokoh-tokoh yang mendeklarasikan diri sebagai Dewan Kolonel.

"Kami juga menjatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel," kata Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).

Komaruddin menyebut, sanksi dijatuhkan kepada Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu, Hendrawan Supratikno, serta beberapa kader lain yang tidak terlibat langsung.

Baca Juga: Soal Pernyataan Ganjar Pranowo Siap Nyapres, PDIP: Perlu Klarifikasi Maksud Ganjar

Para kader ini, kata Komarudin, diberi sanksi keras karena sebelumnya telah diberi peringatan oleh partai.

“Mereka langsung diberikan sanksi keras dan terakhir, karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART partai, seperti pernyataan pertama, kemudian pernyataan kedua," ungkap Komarudin.

Komarudin juga memastikan Ganjar Pranowo telah dikenakan sanksi teguran lisan dari partai karena menyatakan kesiapannya dicalonkan sebagai presiden. Pernyataan Ganjar dinilai mengundang multitafsir.

"Saya sampaikan meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan tetapi menimbulkan multitafsir di media maka kami akan beri sanksi,” tambah Komarudin.

Baca Juga: Kena Sanksi Teguran Lisan, Ganjar Pranowo: Sebagai Kader Saya Taat!

Ganjar Pranowo sendiri telah menyatakan, dirinya menerima sanksi yang diberikan oleh DPP PDIP.

"Maka ketika di antara situasi seperti ini ada statement yang tadi saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik yang lumayan ramai begitu, kami mendapatkan peringatan. Sebagai kader saya terima," kata Ganjar di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).

"Ini bagian dari disiplin yang tadi disampaikan juga oleh Pak Hasto (Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto).”

Ia mengaku akan memperbaiki sikap ke depannya setelah DPP PDIP memberikan sanksi kepada dirinya.

"Dan tentu sebagai kader saya taat, dan tadi diberikan sanksi lisan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki,” ujarnya.

Terkait Pilpres 2024, kata Ganjar, siapa pun nantinya yang akan diusung oleh partai, dirinya akan patuh kepada apa pun keputusan partai dalam hal ini hak prerogatif Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan Ketum. Jadi, semua pasti akan mengikuti. Dan saya orang yang setuju,” katanya.