SBY Sebut Pemilu 2024 Akan Ada Kecurangan, Sekjen PDIP Singgung soal Manipulasi DPT Masif di Pacitan

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP PDI Perjuangan angkat bicara terkait informasi yang diterima Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Pemilu 2024 dengan tidak jujur dan adil.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi justru terjadi pada Pemilu 2009, saat SBY berkuasa. 

Saat itu banyak terjadi manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan. 

Baca Juga: SBY: Saya Harus Turun Gunung Hadapi Pemilu 2024, Ada Tanda-tanda Pemilu Tidak Jujur dan Tidak Adil

Menurut Hasto sebagai pemimpin negera, SBY harus bertangung jawab terkait manipulasi DPT yang terjadi pada Pemilu 2009.

"Jaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/8/2022).

Hasto juga mengkritisi masuknya Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, mantan anggota KPU sebagai pengurus teras Partai Demokrat. 

Hasto menilai perekrutan Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, salah satu indikasi adanya kecurangan pemilu di era pemerintahan SBY.

Baca Juga: AHY Bandingkan Pemerintahan Era Jokowi dan SBY, Istana: Kepemimpinan Memang Harus Berkelanjutan

Di era SBY juga banyak tim senyap untuk memuluskan hasil pemilu. Di luar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan.

"Menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY," ujar Hasto.

Lebih jauh Hasto menilai pernyataan SBY bahwa selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu, mudah sekali dipatahkan. 

Baca Juga: Pengamat Sebut Pertumbuhan Ekonomi Era SBY Lebih Tinggi, tapi Infrastruktur 'Menang' Jokowi

Para pakar Pemilu yang kredibel juga bisa menilai proses demokrasi selama 10 tahun ketika Demokrat memimpin. 

"Bukan hanya itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak meninggal tidak wajar di jaman Pemerintahan Pak SBY. Itu yang bisa diteliti," ujar Hasto.

Sebelumnya dalam Rapimnas Partai Demokrat SBY menyatakan bakal turun gunung. 

Hal ini lantaran dirinya mendapat informasi ada tanda-tanda Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

Baca Juga: Adian Pertanyakan Data AHY soal 70 Persen Proyek SBY Diresmikan Jokowi, Begini Jawaban Demokrat

Video pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, @pdemokrat.sumut.

Dalam video itu, SBY menyatakan berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dikehendaki pihak tertentu. 

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" ujar SBY.

Ia mengatakan, pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

SBY juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014.

"Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," ujar SBY.