Benny K Harman Batal Minta Nonaktifkan Kapolri setelah Dengar Penjelasan Jenderal Listyo Sigit

“Pak Menko Polhukam dua hari lalu menjelaskan adanya kerajaan Sambo yang begitu hegemonik di dalam institusi Kepolisian ini,” tuturnya.

“Begitu hegemonik, begitu mendominasi lembaga ini sehingga kesannya ada begitu lamban dalam penanganan kasus ini,” ujarnya.

Namun, setelah mendengar sendiri penjelasan Kapolri, Benny menegaskan bahwa permintaan penonaktifan itu tidak lagi berlaku.

Sementara, anggota DPR dari PDI Perjuangan, Trimedya Pandjaitan, mengatakan, sejak awal dirinya tidak setuju dengan usulan penonaktifan Kapolri.

Menurut Trimed, sapaan akrabnya, ada dua hal yang menyebabkan dirinya tidak setuju pada usulan tersebut.

“Saya ada dua alasan, secara sosiologis tidak ada yang keliru dengan yang dilakukan Kapolri, masih on the track dari mulai sejak awal peristiwa.”

“Bahwa ada terkesan lamban, ya. Dan itu juga tadi dia akui pada saat sesi terakhir setelah break untuk yang kedua kali, pukul 19.00, bahwa Pak Sambo itu melaporkan kepada Kapolri, tapi Kapolri menyampaikan, ‘Kalau seandainya yang kamu ceritain nggak benar, saya proses’.”

Kedua, kata Trimed, ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022, bahwa  tidak ada istilah nonaktif untuk Kapolri.

Yang ada, lanjut dia, adalah diberhentikan atau dicopot oleh Presiden, dan tidak ada alasan untuk melakukan itu.

Baca Juga: Terungkap! Kapolri Sebut Ferdy Sambo Sudah Ajukan Pengunduran Diri sebagai Anggota Polri

“Saya jujur saja, begitu istri Pak Sambo ditersangkakan, saya juga surprise itu. Saya tidak menduga istrinya akan ditersangkakan.”

“Kemudian saya berpikir, alangkah hebatnya keluarga ini bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Kalau sudah seperti itu, tinggal kita kawal, kita beri penguatan kepada Kapolri, percepat ini,” urainya.