Anggota Komisi I DPR Sebut Banyak Pekerja Migran Indonesia di Taiwan yang Tidak Terdata

KOMPAS.TV – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Christina Aryani, menyebut banyak pekerja migran Indonesia di Taiwan yang tidak terdata, dan tidak diketahui keberadaannya.

Mengutip keterangan tertulis DPR RI, Selasa (9/8/2022), berkaitan dengan hal itu, Christina meminta pemerintah fokus memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja migran Indonesia di Taiwan.

Christina menjelaskan, terdapat sekitar 237 ribu pekerja migran Indonesia yang lokasinya tersebar di berbagai munisipalitas di Taiwan.

Menurut dia, di Taiwan juga banyak anak buah kapal "letter of guarantee" yang berangkat dengan tidak menggunakan skema pengiriman PMI.

Christina menyebutkan, "mereka ini tidak terdata sehingga kita tidak mengetahui keberadaannya saat ini."

Baca Juga: Setelah China Latihan Blokade dan Invasi, Taiwan Langsung Gelar Latihan Militer

“Maka tentu saja krusial untuk mematangkan upaya kontijensi sejak sekarang untuk mengantisipasi situasi-situasi seperti ini juga," kata Chirstina dalam keterangan tertulis itu.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memastikan sekitar 300 ribu WNI di Taiwan dalam kondisi aman.

Hal ini terkait kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke pulau tersebut yang memicu kemarahan China.

Christina menegaskan, "Saya ingin memastikan pemerintah fokus memberikan perlindungan maksimal bagi setidaknya 300 ribu WNI yang ada di Taiwan terdiri dari pekerja migran dan lainnya yang belum terdata seperti ABK dan pekerja sektor-sektor yang lain." 

Christina juga mengingatkan agar Kementerian Luar Negeri mematangkan rencana kontingensi untuk mengantisipasi perkembangan atau dinamika di Taiwan.

Langkah itu menurut dia sangat penting karena untuk Taiwan ada beberapa faktor yang berbeda dari negara-negara lainnya, yaitu perwakilan Indonesia di Taiwan adalah lembaga nondiplomatik dengan jumlah personel terbatas.

Baca Juga: Suka Duka Pekerja Migran Indonesia Bekerja 7 Tahun di Tanah Suci Madinah

Pemeritah, lanjut Christina, perlu sedini mungkin mempersiapkan skenario perlindungan WNI agar jika dalam situasi tertentu diperlukan untuk mengambil langkah evakuasi nantinya bisa berjalan baik.

"Tentu perlindungan WNI jadi fokus perhatian kita, apalagi jumlah fantastis tiga ratus ribu itu bukan jumlah yang sedikit. Maka mematangkan rencana-rencana kontingensi sudah pasti harus dilakukan."