Gaya Baru Pegawai Kementerian ATR Dikritik, Politisi PDIP: Jangan Ada Kesan Militerisme

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin mengkritik Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto yang mengubah gaya berseragam jajarannya dengan kesan militer.

Menurut Tubagus, Menteri ATR Hadi Tjahjanto seharusnya tidak memunculkan kesan militer pada kementerian yang dipimpinnya.

“Di era saat ini, jangan ada kesan militerisme diterapkan,” ujar Tubagus, Rabu (28/7/2022).

Apalagi, katanya, pada era orde baru yang kental dengan pendekatan militer tidak ada ASN yang diberi atribut-atribut kemiliteran.

“Di era Orde Baru yang konon pendekatan militeristiknya sangat kuat, ASN sepertinya tidak diberi tongkat komando dan baret,” kata Tubagus.

Atas dasar itu, Tubagus pun mempertanyakan urgensi gaya baru jajaran Kementerian ATR yang menggunakan tongkat komando, baret hingga tanda pangkat.

Baca Juga: Mirip Tentara, Tongkat dan Baret Jadi Atribut Baru Pegawai Kementerian ATR/BPN

Sebab menurutnya, gaya baru jajaran Kementerian ATR itu aneh dan justru membuat pemborosan terhadap keuangan negara.

“Untuk apa ASN harus memakai seragam baru dengan emblem dan badge bahkan berbaret dan pakai tongkat komando?” tanya Hasanuddin.

Sebelumnya, Menteri ATR Hadi Tjahjanto menambah atribut tongkat komando, baret, dan tanda pangkat kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Ketentuan atribut yang akan dipakai lengkap dengan pakaian dinas harian (PDH) telah diluncurkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (26/07/2022).

Hingga saat ini, Hadi Tjahjanto sudah memasangkan atribut baru tersebut kepada sejumlah jajaran Kementerian ATR/BPN.

Antara lain Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor, Kakantah Kabupaten Mimika, dan Kakantah Kabupaten Bone Bolango.

Baca Juga: Ini Jurus Menteri ATR Hadi Tjahjanto untuk Target 126 Juta Sertifikat Tanah Rampung Akhir 2024

Hadi mengatakan, tongkat komando dan baret diberikan dengan tujuan para Kakanwil BPN Provinsi dan Kakantah dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan.

Sebab, dirinya telah meminta kepada kepala daerah agar Kakanwil dan Kakantah masuk ke dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus.

“Kementerian ATR/BPN memerlukan keikutsertaan para gubernur, kepolisian, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas,” kata Hadi.

“Untuk itu, untuk menciptakan suatu performance dan koordinasi yang baik, saya selalu menyampaikan ke gubernur agar kepala kantor dapat masuk ke Forkopimda Plus.”

Dalam harapannya, Hadi menginginkan atribut baru tidak hanya memberikan kepercayaan tapi juga dapat menjaga kewibawaan.

Baca Juga: Tunjuk Hadi Tjahjanto jadi Menteri ATR, Jokowi: Selesaikan Sengketa Tanah, Urus Lahan IKN

“Kakanwil dan Kakantah menjaga kewibawaan untuk melaksanakan tugas, selanjutnya kita ciptakan kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah. Tongkat komando dan baret adalah bentuk kesetaraan itu,” kata Hadi Tjahjanto.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kerja Sama Lembaga, Ganip Warsito menjelaskan kegunaan atau fungsi serta ketentuan dan cara pemakaian atribut baru.

“Pak Menteri sesungguhnya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang dalam pelaksanaan tugas sebagai pegawai pemerintah telah melayani masyarakat dengan baik sekaligus motivasi,” ujarnya.