Politisi PKS soal Survei Kepuasan Publik ke Jokowi-Ma ruf Turun: Membenarkan Perasaan Publik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf turun 6,8 persen sebagai hal wajar dan membenarkan perasaan publik.

Demikian Mardani Ali Sera merespons hasil Survei Litbang Kompas kepada KOMPAS TV, Senin (20/6/2022).

“Hasil survei turun membenarkan perasaan publik, ujar Mardani Ali Sera.

“Pertama wajar turun. Harga minyak goreng belum juga turun.”

Baca Juga: Pengamat soal Kepuasan Publik Terhadap Jokowi-Ma’ruf Anjlok 6,8 Persen: Akan Sulit untuk Memulihkan

Di samping itu, Mardani menilai perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi tidak menjawab masalah yang dihadapi oleh rakyat.

“Reshuffle jadi lucu. Nggak jawab masalah. Ada episode makan siang dengan suasana yang buat rakyat jadi kesal. Hidup susah menonton drama politik yang tidak berdampak,” kata Mardani.

“Dampaknya rakyat bisa kian pesimis. Dan itu tidak sehat bagi demokrasi. Justru saat kondisi memburuk, Pemerintah perlu mengirim sinyal kuat bahwa kita akan bergandeng tangan menghadapi krisis ini. Kenyataannya, masyarakat kian berat dan Pemerintah terus kirim sinyal yang tidak menangkap keresahan ini.”

Baca Juga: Pengamat soal Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma’ruf Turun: Itu Mengonfirmasi Kepercayaan Rakyat

Belum lagi, sambung Mardani, ada pernyataan Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani bahwa ekonomi semakin susah dan membuat masyarakat tambah was was.

“Wajar kalau mereka bertanya dimana negara? Dimana pemerintah?,” ujarnya.

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.id, angka kepuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amien terus menurun berdasarkan hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2022.

Dari survei yang dilakukan periode 26 Mei-4 Juni, hasilnya tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Amien turun sebesar 6,8 persen jika dibandingkan dengan hasil survei pada Januari 2022 lalu.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas, Masyarakat Semakin Tak Puas Terhadap Kinerja Pemerintah

Di samping itu, survei juga mencatat penurunan kepuasaan dalam bidang ekonomi dan penegakan hukum. Masing-masing mengalami penurunan 14,3 persen dan 8,4 persen.

Sementara dua spek lainnya yaitu Politik dan Keamanan (Polkam) turun 4,5 persen serta kesejahteraan sosial turun 4,9 persen.

Di bidang ekonomi ketidakpuasan tertinggi terkait kinerja pemerintah mengendalikan harga barang dan jasa yang angkanya mencapai 64,5 persen.

Ketidakpuasaan tertinggi kedua adalah soal penyediaan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran sebesar 54,2 persen.

Baca Juga: Sampah Saset Cemari Perairan Jakarta, Somasi Dilayangkan ke Jokowi dan Anies

Kemudian di bidang penegakan hukum, ketidakpuasan tertinggi adalah dalam hal pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum (44,7 persen) serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (43,2persen).