Presiden Jokowi Rombak Kabinet, PKS: Lihat 2 Pekan ke Depan Ada Perubahan atau Tidak

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP PKS berharap ada perubahan yang berarti dalam reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, jika melihat dari umur pemerintahan hanya 20 bulan, akan sangat kecil kemungkinan adanya perubahan yang dilakukan.

Terutama dalam mengatasi permasalahan minyak goreng, tingginya harga kebutuhan pokok, sengketa tanah hingga ekonomi. 

Baca Juga: Jokowi Resmi Reshuffle Kabinet: Hadi Tjahjanto jadi Menteri ATR, Zulkifli Hasan Duduki Posisi Mendag

Mardani mencontohkan, dalam kasus minyak goreng, sudah hampir sebulan lebih berbagai kebijakan dan orang yang ditugaskan Presiden Joko Widodo belum berhasil membuat harga minyak goreng turun dari Rp24 ribu sampai Rp25 ribu per liter. 

Menurutnya, jika dalam waktu dua minggu ini ada perubahan dari harga minyak goreng dan komoditas yang diperlukan masyarakat, maka reshuffle yang dilakukan efektif.

Jika tidak, maka masyarakat akan tetap merasakan beban yang sama sebelum Presiden Jokowi melakukan reshuffle.

"Paling sedarhana bisa dilihat dua pekan ke depan, apakah ada perubahan dari pola ini. Kalau harga minyak goreng dan komoditas turun berarti reshuffle berhasil. Kalau tidak buat saya ada yang lebih besar masalahnya bukan sekadar reshuffle," ujar Mardani di program Kompas Petang KOMPAS TV, Rabu (15/6/2022).

Baca Juga: Kata Puan Maharani soal Reshuffle Kabinet oleh Presiden Jokowi

Mardani menambahkan, masalah yang lebih besar tidak melulu harus diselesaikan dengan perombakan kabinet walapun hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

Menurutnya, yang harus dibenahi adalah pola manajemen yang dijalankan oleh presiden.

Ada atau tidaknya reshuffle tidak akan berpengaruh, jika presiden tidak membuat implementasi dari kebijakan yang dibuat.

Ia mencontohkan, Presiden Jokowi beberapa kali mendesak kementerian/lembaga dan pememrintah daerah membeli produk dalam negeri.

Baca Juga: Alasan Jokowi Tunjuk Eks Panglima TNI Hadi Tjahjanto Jadi Menteri ATR: Kerjanya Sangat Detail

Dorongan ini tidak akan berjalan baik jika Presiden hanya mengeluarkan ancaman.

Tetapi perlu ada implementasi dari desakan tersebut dengan Inpres atau membuat peta jalan, keputusan dalam political will, hingga perencanaan terget jangka waktu. 

Ibarat dalam sebuah pertandingan sepak bola, sebaik-baiknya pemain dalam memenangkan pertandingan, akan bergantung kepada strategi yang diterapkan oleh pelatih.

Meski begitu, Mardani tetap berharap adanya perubahan dari pergantian menteri yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. 

"Kita harus bersangka baik, saya berdoa sukses karena kalau nggak sukses yang berat masyarakat. Sudah harga pangan naik, enegi naik, inflasi ini berat sekali buat masyarkat," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Ungkap Alasan Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto Diangkat Jadi Menteri

Sebelumnya Presiden Jokowi melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Mendag mengganti Muhammad Lutfi dan mantan panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN mengganti sofyan Djalil.

Dalam amanatnya Presiden Jokowi meminta kepada Zulkifli Hasan untuk menyelesaikan permasalahan minyak goreng dan menjaga stabilitas harga. 

Sedangkan untuk Hadi, Presiden Jokowi meminta urusan sengketa tanah, lahan dapat diselesaikan sebanyak-banyaknya. 

Kemudian urusan sertifikat juga harus diselesaikan sebanyak-banyaknya, termasuk di dalamnya urusan lahan tanah yang berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara.

Baca Juga: Dilantik Jadi Mendag, Zulkifli Hasan Janji Akan Selesaikan Masalah Minyak Goreng