Kendala Peringatan Dini Bencana BMKG, dari Server Tidak Dijaga hingga Kebutuhan Satelit

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV – Penyampaian peringatan dini bencana pada masyarakat mengalami sejumlah kendala, salah satunya tidak diterima oleh warga di lokasi calon bencana.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, dalam konferensi pers menuju puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana 2022 dengan tema Keluarga Tangguh Bencana Pilar Bangsa Menghadapi Bencana, Senin (25/4/2022).

Menurutnya, salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencana dalam konteks korban jiwa, yaitu dengan memberikan peringatan dini.

Peringatan dini bencana tersebut, kata dia, terdiri dari dua aspek, yaitu hulu dan hilir.

Pada bagian hulu merupakan bagian teknis, sarat dengan teknolgi, analisis, prediksi, dan juga penyebarluasan informasi.

Baca Juga: Kepala BNPB: Indonesia Bisa Dikatakan sebagai Supermarket Bencana

“Di bagian hulu, untuk peringatan dini cuaca, iklim, gelombang tinggi, dan tsunami diberikan oleh BMKG, didukung oleh Badan Geologi, terutama untuk tsunami akibat erupsi gunung api,” tuturnya.

Namun, itu semua tidak ada artinya, itu semua akan lumpuh tidak berguna apabila aspek hilir, yaitu aspek yang berkaitan dengan masyarakat.

“Terutama kesiapan masyarakat atau pemahaman masyarakat terhadap peringatan dini, bahkan juga jaminan bahwa masyarakat menerima peringatan dini.”

“Jadi tantangannya ada berlevel-level. Tantangan pertama adalah peringatan dini ini diterima oleh masyarakat yang mengalami bencana,” tuturnya.

Contohnya, kata dia, BMKG menerbitkan informasi menurut UU dan peraturan presiden, dan seketika otomatis masuk ke server pemerintah daerah dan BNPB, serta TNI-Polri.

Setelah itu, pemerintah daerah yang meneruskan peringatan dini bencana tadi pada masyarakat di wilayahnya.