Soal Pembahasan RUU TPKS, Wakil Ketua MPR Harap Pemerintah dan DPR Punya Pemahaman yang Sama

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengimbau DPR dan pemerintah untuk memiliki pemahaman yang sama dalam merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). 

"Saya berharap para pihak yang ikut membahas RUU TPKS, baik dari Badan Legislasi DPR maupun pemerintah memiliki pemahaman dan semangat yang sama sehingga tidak ada lagi perubahan yang substansial dalam proses pembahasan pekan depan," kata Lestari seperti dikutip dari laman mpr.go.id, Jumat (18/3/2022).

RUU TPKS, kata dia, di antaranya mengatur mengenai hak-hak korban kekerasan seksual yang wajib dilindungi negara meliputi penanganan, pelaporan hingga pemulihan termasuk restitusi terhadap korban kasus kekerasan seksual.

Baca Juga: 24 Maret, DPR Rapat dengan Pemerintah Bahas Penyusunan RUU TPKS

Selain itu, kasus kekerasan seksual juga bisa diproses aparat penegak hukum hanya berdasarkan kesaksian korban.

"Negara juga diamanatkan oleh RUU TPKS untuk melindungi hak saksi dan hak keluarga korban," katanya.

Politikus Partai Nasdem itu berharap pihak-pihak pembahas RUU TPKS tidak menyimpang dari semangat dan tujuan awal menghadirkan UU TPKS.

Dengan begitu, harapan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman tindak kekerasan seksual, bisa segera terwujud.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya menyebut, pihaknya akan menggelar rapat bersama Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang sebagai wakil pemerintah pada 24 Maret 2022 mendatang. 

Rapat itu nantinya akan membahas penyusunan RUU TPKS. 

Baca Juga: Gelar Konsultasi Publik, Pemerintah Pastikan Keterlibatan Masyarakat dalam RUU TPKS

"Saya langsung komunikasi dengan Menteri PPPA dan Ketua Gugus Tugas Wamenkumham untuk ke depan tanggal 24 kita akan raker," kata Willy kepada wartawan, Rabu (16/3/2022). 

Ia berharap, seluruh pihak dari legislatif dan pemerintah hadir dalam agenda rapat tersebut.

"Rencananya kita akan hadirkan semua pihak pemerintah dan kita lagi nunggu disposisi dari pimpinan daftar inventaris masalahnya (DIM). Kita kan belum lihat DIM-nya, karena tadi baru diputuskan," ujarnya.