Kompas TV nasional peristiwa

Pemerintah Tegaskan ASN Harus Siap Pindah ke Ibu Kota Baru dan akan Diberi Tunjangan

Kompas.tv - 1 Maret 2022, 13:49 WIB
pemerintah-tegaskan-asn-harus-siap-pindah-ke-ibu-kota-baru-dan-akan-diberi-tunjangan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo (Sumber: KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)
Penulis : Vidi Batlolone | Editor : Iman Firdaus

Menurutnya nanti bakal  diputuskan nama-nama ASN dari setiap kementerian/lembaga yang akan pindah ke IKN Nusantara.

Selain itu juga akan didetailkan informasi apakah ASN yang dipilih untuk pindah ke ibu kota baru, bakal membawa keluarga.

Informasi tersebut  penting karena  Kementerian PUPR  sedang mempersiapkan pembangunan infrastruktur pemukiman, pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya di IKN.

Baca Juga: Sultan Kutai Diusung Jadi Kepala Otorita IKN

Menteri Tjahjo mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan rencana perpindahan ibu kota ini.

 “Upaya-upaya yang sedang disiapkan adalah simplifikasi proses bisnis, pembangunan ekosistem digital sebagai strategi transformasi multisektor, penguatan koordinasi, dan penataan manajemen ASN,” jelasnya.

 Sementara Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni mengemukakan bahwa skenario pemindahan ASN bukan hanya mengenai jumlah ASN saja. Skenario tersebut juga meliputi antara lain mengenai rencana ASN yang akan dipindah dan juga membawa keluarganya (suami/istri dan anak),

Pemerintah juga membahas mengenai tunjangan tambahan diluar gaji yang akan  diterima ASN di IKN baru.

Pemerintah juga menyiapkan infrastruktur hunian maupun sarana prasarana yang memadai dan mencukupi bagi para ASN tersebut.

“Hal-hal tersebut yang perlu dibahas dan disinkronkan dengan berbagai instansi terkait dengan rencana skenario pemindahan ASN ke IKN Nusantara,” ujarnya.

Alex  menyampaikan saat ini pihaknya tengah menyusun regulasi mengenai tunjangan bagi ASN yang akan dipindah tugaskan ke IKN Nusantara. Namun, berapa besarannya masih belum diputuskan.

"Tergantung berapa banyak juga kebutuhan untuk di sana. Bisa berupa (tunjangan) transportasi. Kalau di korporasi misalnya tunjangan kemahalan, tunjangan khusus daerah tertentu, dan lain-lain. Nama dan besarannya masih belum bisa kita sampaikan," imbuh Alex.




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x