Tok! MK Tolak Gugatan Gatot Nurmantyo soal Presidential Threshold: Permohonan Tidak Dapat Diterima

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan mantan Panglima TNI Gatot Nurmatyo terkait Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Demikian Hakim Anwar Usman dalam pernyataannya di sidang Putusan Mahkamah Konstitusi soal Gugatan Gatot Nurmantyo terkait Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang digelar secara terbuka di Gedung MK, Kamis (24/2/2022).

“Mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi,” ucap Anwar Usman.

Adapun sembilan hakim dimaksud adalah Anwar Usman (Ketua), Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Manahan M. P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams.

Dalam putusan tersebut terdapat empat orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) yakni hakim konstitusi Manahan M. P. Sitompul, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih, hakim konstitusi Suhartoyo, hakim konstitusi Saldi Isra.

Baca Juga: Dua Anggota DPD Uji Materi UU Pemilu, Minta Ambang Batas Pencapresan Diubah Jadi 0 Persen

Hakim konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Enny Nurbaningsih berpendapat meskipun Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan mengenai ketentuan ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden akan tetapi dalam pokok permohonan berpendapat tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan pemohon ditolak.

Adapun hakim konstitusi Suhartoyo dan Saldi Isra berpendapat pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum dan dalam pokok permohonan berpendapat beralasan menurut hukum, sehingga mengabulkan permohonan pemohon.

Sebelumnya, Gatot Nurmantyo dalam gugatannya meminta supaya MK menghapus ketentuan presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Baca Juga: Ambang Batas Tinggi, Pilpres 2024 Diprediksi Hanya Ada 3 Paslon

Pasal itu menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Menurut Gatot, Pasal 222 UU Nomor 7/2017 dinilai bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (2), 6A Ayat (5), dan 6A Ayat (2) UUD 1945.

Akibat dari aturan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2027, Gatot juga menilai calon-calon wakil rakyat menjadi terbatas untuk dipilih sebagai calon presiden di masa depan.