Kompas TV nasional politik

Ambang Batas Tinggi, Pilpres 2024 Diprediksi Hanya Ada 3 Paslon

Jumat, 15 Oktober 2021 | 21:27 WIB
ambang-batas-tinggi-pilpres-2024-diprediksi-hanya-ada-3-paslon
Ilustrasi pemilu. (Sumber: Shutterstock/Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Perludem memprediksi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 hanya akan diikuti 3 pasangan calon (paslon) apabila konfigurasi ambang batasnya tidak ada perubahan.

Pernyataan itu disampaikan Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dalam diskusi bertema Memprediksi Kemunculan Capres Ala Pembagian Wilayah Penanganan Covid (Jawa Bali-Non Jawa Bali), Jumat (15/10/2021).

“Karena persentase itu kan menghambat kita untuk mendapat angka bulat. Apalagi PDI P perolehan kursinya sudah 20 persen lebih, jadi ada koma juga yang mengambil juga angka dari partai-partai lain untuk bisa bulat 20 persen atau 25 persen,” katanya.

Dalam harapannya, Titi menginginkan pesta demokrasi 2024 tidak mengulang situasi yang terjadi pada pemilu 2014 dan 2019.

“Hanya ada dua pasang calon, di sinilah kenegarawanan dan iktikad baik dari para elit partai politik kita untuk memberikan alternatif-alternatif yang lebih beragam kepada pemilih itu menjadi penting,” ujarnya.

Baca Juga: Survei SMRC: 82 Persen Publik Ingin Pemilu Tetap Digelar 2024, Tolak Diundur ke 2027

“Karena dengan demikian kita bisa menghindari polarisasi disinterigatif tadi, sehingga kita betul-betul bisa mencapai calon-calon anternatif yang membawa politik gagasan. Jadi kalau kita tidak belajar dari (pemilu) 2019, sangat mahal sekali ongkos yang harus kita bayar.”

Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung mendeskripsikan Pemilu 2024 hanya akan menjadi semacam kandang oligarki beternak politisi.

“Karena itu adalah forum formal, oligarki selalu mencari formal untuk beternak politisi. Nah peternakan itu kita baca dari sekarang, dikunci melalui presiden threshold (PT) sudah dikunci itu, yang boleh diternakan cuma mereka yang punya tiket dikunci di situ,” kata Rocky Gerung.

Tidak hanya dikunci melalui PT, Rocky Gerung mengatakan Pemilu 2024 juga dipagari dengan alasan Covid-19 yang dipolitisasi dan dipalang oleh omnibus law.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Pameran Usada Rempah

Kamis, 9 Desember 2021 | 11:25 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
11:31
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19