Peringatkan Ancaman Gempa Bumi di Banten, BMKG: Risiko Besar di Kota Cilegon

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan terkait ancaman gempa bumi dan tsunami yang berpotensi melanda Provinsi Banten.

Kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan, salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana itu adalah Kota Cilegon.

"Letak Cilegon yang berada di ujung barat Pulau Jawa, di tepi Selat Sunda, selain strategis juga memiliki risiko bencana yang cukup besar jika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi dan tsunami," kata Dwikorita, mengutip siaran pers BMKG, Kamis (17/2/2022).

Bahkan, Dwikorita mengingatkan, jika bencana gempa bumi dan tsunami terjadi di Cilegon maka dapat menyebabkan multi ancaman sebagai dampaknya.

Baca Juga: Bandara Ngurah Rai Bali Rawan Tersapu Tsunami jika Gempa Besar, Ini Antisipasi BMKG

Mengingat, Cilegon sendiri merupakan kota industri yang menjadi tempat bagi sejumlah kegiatan manufaktur.

Seperti Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading Habeam Centre, Kawasan Industri Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, dan Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant.

Termasuk dua rencana industri yang lain, yakni pembangunan Jembatan Selat Sunda dan Kawasan Industri Berikat Selat Sunda.

"Artinya, ada multi ancaman yang membahayakan masyarakat Kota Cilegon dan sekitarnya saat terjadi gempa bumi kuat yang diikuti tsunami," kata Dwikorita.

Multi ancaman itu dapat berupa kegagalan teknologi yang dapat menimbulkan kerugian, mulai dari kerusakan infrastruktur, lingkungan, penyakit, cidera, hingga kematian manusia.

Baca Juga: BMKG Pastikan Gempa Banten 5,2 M Tidak Berkaitan dengan Erupsi Gunung Anak Krakatau

"Bencana ikutan akibat gempa bumi dan tsunami juga berpotensi terjadi di kawasan industri Cilegon, berupa kebakaran, sebaran zat kimia berbahaya, ledakan bahan kimia, ataupun tumpahan minyak," ucapnya.

Oleh sebab itu, beberapa hari lalu, BMKG telah menggelar rapat koordinasi bersama Pemprov Banten dan pemerintah kabupaten/kota di bawahnya.

Menurut Dwikorita, Pemprov Banten pun cukup responsif dalam menindaklanjuti peringatan ancaman bencana dari BMKG.

Sebagaimana sikap Gubernur Banten Wahidin Halim, seluruh pemangku kepentingan, yang siap berkomitmen untuk mengikuti arahan BMKG terkait mitigasi bencana.

"Saya ingin, kebijakan seluruh kabupaten/kota di Banten terorganisir dengan baik, selaras dan tidak parsial dalam aksi mitigasi terhadap ancaman gempabumi dan tsunami," kata Wahidin.