MKD DPR Desak Erick Thohir Evaluasi Dirut Krakatau Steel usai Insiden Pengusiran

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habiburokhman mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk. Silmy Karim. 

Hal ini menyusul peristiwa diusirnya Silmy dari ruangan rapat Komisi VII DPR RI pada Senin (14/2/2022). 

"Menteri BUMN harus mengevaluasi Direktur Utama Krakatau Steel yang telah bertindak tidak pantas saat raker dengan Komisi VII kemarin," kata Habiburokhman kepada Kompas TV, Selasa (15/2/2022).

Baca Juga: "Maling Teriak Maling" Membuat DPR Usir Dirut Krakatau Steel dari Ruang Rapat Komisi VII

Menurut dia, perbuatan memotong pembicaraan tanpa izin pimpinan rapat, terlebih lagi yang dipotong pembicaraannya justru pimpinan adalah pelanggaran etika rapat yang sangat keterlaluan.

"Perbuatan tersebut jelas mengarah pada pelecehan parlemenn, dan mengabaikan hak pengawasan DPR yang diatur Pasal 20A UUD 1945," ujarnya. 

Politikus Partai Gerindra itu mengapresiasi sikap pimpinan Komisi VII yang telah tegas mengusir Silmy dalam agenda rapat tersebut.

"Sikap Pimpinan Komisi VII sudah sangat tepat, dalam rapat tersebut  mereka mendorong penguatan industri baja nasional, sementara Dirut Krakatau Steel justru tidak terlihat komitmennya," ujarnya.

Baca Juga: Alasan Komisi VII DPR Usir Dirut Krakatau Steel