BPOM Tegaskan Izin Vaksin Nusantara Tak Ada Hubungan dengan Lembaganya

JAKARTA, KOMPAS.TV- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan izin penggunaan darurat vaksin Nusantara yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, sebagai vaksin booster tidak ada berhubungan dengan lembaganya.

BPOM menegaskan pemberian vaksin Nusantara bersifat individual dan berbasis pada fasilitas pelayanan.

Demikian Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito merespons vaksin Nusantara sebagaimana dikutip Kompas.com, Selasa (11/1/2022).

“Tidak ada hubungannya dengan BPOM, tidak perlu mendapatkan izin dari BPOM karena itu kan satu orang satu orang konteks pemberiannya berbasis pelayanan,” tegas Penny.

Kendati demikian, Penny menyampaikan tidak menutup kemungkinan jika pemerintah akan menjadikan vaksin Nusantara sebagai booster.

Baca Juga: Lapor Covid-19 Sebut Rencana Vaksin Booster Bukan Langkah yang Bijak, Ada Potensi Ketimpangan

Namun, sambung Penny, pemberian vaksinasi Nusantara sebagai booster berbasis pelayanan.

“Mungkin pemerintah akan bisa (jadikan vaksin booster), nanti tunggu (regulasi), mereka akan juga menjadikan (booster) tapi berbasiskan pelayanan hanya ada di fasilitas pelayanan,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada beberapa pilihan booster vaksin Covid-19.

Satu di antaranya, kata Airlangga, adalah vaksin booster Merah Putih serta vaksin Nusantara. Selain, beberapa vaksin dari hasil kerja sama dalam negeri lainnya yang termasuk dalam program Merah Putih.

"Beberapa opsi vaksin booster yang akan disiapkan dengan vaksin Merah Putih yang dikembangkan BUMN dengan Baylor (Medical College), vaksin kerja sama dalam negeri termasuk yang masuk dalam program Merah Putih adalah Unair dan Biotis, Bio Farma dan Baylor College, Kalbe Farma-Genexin, dan Anhui, plus vaksin Nusantara," kata Airlangga ketika melakukan konferensi pers terkait Evaluasi PPKM yang dilakukan secara daring, pada 20 Desember lalu