Masih Ada Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia antara Pria dan Wanita

JAKARTA, KOMPAS.TV – Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), maupun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih menunjukan kesenjangan yang nyata antara laki-laki dan perempuan.

Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, dalam  acara Kongres VI Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI): Perempuan dan Kepemimpinan Transformatif Untuk Indonesia Bermartabat.

“Berbagai indeks dan data, baik itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), maupun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih menunjukan kesenjangan yang nyata antara laki-laki dan perempuan. Inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk kita carikan solusi bersama,” jelasnya melalui keterangan tertulis di laman resmi Kementerian PPPA, Minggu (12/12/2021).

Baca Juga: Kekerasan Seksual Marak Terjadi, Menteri PPPA Sediakan Layanan Pengaduan Korban

Menurutnya, untuk mengejar ketertinggalan ini, peranan KPPI menjadi penting dalam melahirkan perempuan-perempuan yang berani berpendapat, berpartisipasi dalam politik, serta mampu menjadi pemimpin.

Bintang juga menyatakan dukungannya terhadap keterlibatan kaukus perempuan politik Indonesia sebagai wadah melahirkan perempuan-perempuan yang berani berpendapat, serta berpartisipasi dalam politik guna menyelesaikan permasalahan kesenjangan gender dan memajukan negara.

Meski terdapat kesenjangan dalam berbagai indeks, menurut Bintang, keterwakilan perempuan di politik terus mengalami peningkatan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten kota.

Menurutnya, dari 514 kabupaten/kota, 25 di antaranya telah mencapai target keterwakilan perempuan yang dapat dijadikan praktik baik untuk mencapai target total 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen.

“Dalam mencapai pemberdayaan perempuan demi mewujudkan Indonesia yang maju, sangat dibutuhkan para pemimpin perempuan yang mengedepankan gaya transformatif,” lanjutnya.

Kepemimpinan tranformatif yang mengedepankan kepentingan bersama bagi semua pihak, saling menginspirasi, saling mengarahkan, membimbing dan memotivasi, serta mengatasi berbagai permasalahan bersama, bukan saling menjatuhkan untuk mencapai tujuan.

Sementara, Ketua Umum DPP KPPI Periode 2016-2021, Dwi Septiawati Djafar menegaskan peranan perempuan hadir di politik adalah beyond election atau melampaui sekedar pemilihan umum, kehadiran perempuan di bidang politik adalah untuk pengabdian, dedikasi yang berujung kontribusi untuk bangsa dan negara.

Baca Juga: Kementerian PPPA Sebut Pemerkosa 13 Santriwati Pantas Dihukum Kebiri

Menurut dia, kehadiran perempuan di bidang politik dapat dimaknai sebagai suatu hal yang membanggakan, mampu memberikan penyelesaian terhadap problem-problem krusial menyangkut perempuan, anak dan keluarga.

“Permasalahan seperti kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, angka stunting, penggunaan narkoba, HIV/Aids, pornografi adalah sedikit dari permasalahan yang membutuhkan penyelesaian dan kontribusi politik perempuan,” jelas Dwi Septiawati.