MPR Dinilai Kekanak-kanakan Minta Sri Mulyani Dipecat, Begini Analisis Politiknya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pernyataan dua pimpinan MPR yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjadi kontroversi belakangan ini.

Menanggapi kontroversi tersebut, analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto pun mengeluarkan kritik tajam kepada dua pimpinan MPR itu, yakni Bambang Soesatyo dan Fadel Muhammad.

Dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Minggu (5/12/2021), Arif dengan gamblang menyebut MPR telah menunjukan sisi kekanak-kanakannya.

"Saya melihat bahwa MPR, terutama dua orang ini yakni Bamsoet (Bambang Soesatyo) dan Fadel, itu kekanak-kanakan," kata Arif.

Baca Juga: Bambang Soesatyo Sebut Sri Mulyani Tak Hargai MPR, Ini Jawaban Stafsus Menkeu

"Saya menyebut MPR (secara keseluruhan) kekanak-kanakan karena hampir tidak ada respons dari anggota yang lain (soal pernyataan Bamsoet dan Fadel yang kontroversial)" sambungnya.

Lebih lanjut, Arif juga memberikan penjelasan lebih dalam mengenai alasannya menyebut lembaga negara yang terdiri atas anggota DPR dan DPD itu telah bertidak kekanak-kanakan.

1. Relasi MPR dengan pemerintah hanya sebatas fluktuasi anggaran

Seperti yang telah diketahui bersama, salah satu akar masalah dari munculnya permintaan untuk memecat Sri Mulyani dari pimpinan MPR itu adalah masalah anggarannya.

Pemotongan anggaran yang dilakukan Sri Mulyani terhadap MPR dipermasalahkan oleh Bamsoet hingga keluarlah permintaan tersebut yang ditujukan kepada Presiden Jokowi

Dengan demikian, Arif menyimpulkan, seolah relasi antara MPR dengan pemerintah itu ditentukan oleh fluktuasi anggaran.

"Jadi, kalau anggaran untuk MPR naik maka relasinya (dengan pemerintah) bagus. Tapi, nanti kalau anggaran menurun maka relasinya jelek," ujar Arif.

Baca Juga: KPK Selidiki Formula E, Bambang Soesatyo: Perbuatan Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Padahal, menurut Arif, yang namanya fluktuasi anggaran itu dapat terjadi pada hampir seluruh lembaga negara.

"Hampir tidak ada lembaga negara yang dari tahun ke tahun, dari pemerintah satu ke yang lain, anggarannya tetap atau terus menerus menunjukan peningkatan," tegas Arif.

Arif mengambil contoh, dalam satu tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pemerintah memberi prioritas lebih pada anggaran untuk penanganan pandemi.

"Jadi, tidak mengherankan, lembaga-lembaga tertentu itu anggarannya justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya," terangnya.

Baca Juga: Foto Bersama Ketua MPR, Sri Mulyani: Selfie Ini Beribu Makna

2. Menjadikan masalah personal sebagai masalah kelembagaan

Arif memandang, kedua pimpinan MPR yang menjadi biang kontroversi akhir-akhir ini terkesan menjadikan problem personal sebagai masalah kelembagaan.

"Atau jika bukan (problem) personal, setidaknya itu mungkin adalah problem yang sifatnya partikular," jelas Arif.

Maksudnya, pihak-pihak tersebut sengaja memanfaatkan keadaan tertentu dalam MPR sebagai sebuah lembaga negara untuk 'membungkus' masalah utama yang merupakan problem personal mereka.

"Misalnya, problem yang sudah kita kenal, yaitu persaingan antara Airlangga Hartarto dan Bamsoet," ungkap Arif.

"Dengan sikap itu sebenarnya mereka telah merendahkan posisi MPR. Karena, dalam bayangan kita, MPR ini kan satu di antara tiga lembaga penting yang punya kewenangan legislatif," tambahnya.

Baca Juga: Pimpinan MPR dan Sri Mulyani Sepakat Bertemu, Bamsoet: Agar Tak Terjadi Salah Paham

3. Pimpinan MPR hanya bermaksud menaikan bargaining position

Sebelumnya, Sri Mulyani sempat membagikan hasil swafotonya dengan beberapa pejabat ketika mengkuti Pembukaan Rapimnas KADIN di Nusa Dua, Bali, Jumat (3/12/2021).

Dalam foto itu, selain Sri Mulyani sendiri, ada juga Bambang Soesatyo dan Fadel Muhammad bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Gambar (foto) ini persis menunjukan bahwa tidak ada yang serius sebenarnya dengan kontroversi yang dibangun, baik oleh Bamsoet ataupun Sri Mulyani," papar Arif.

Arif menambahkan, seakan-akan perselisihan yang sudah terjadi hanya untuk menaikan bargaining position atau posisi tawar bagi setiap pihak yang terlibat.

Baca Juga: MPR Minta Presiden Copot Sri Mulyani, Ray Rangkuti: MPR Seharusnya Tidak Sejauh Itu

Di samping itu, bargaining position yang diincar pun sejatinya tidak sekadar untuk dirinya sendiri. Tapi juga untuk kelompoknya, dalam hal ini kemungkinan besarnya yakni partai politiknya.

"Jadi saya melihatnya, Bamsoet ini sedang seperti, kalau perlu ya sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Dengan satu pernyataan satu tindakan, ada lebih dari satu kepentingan yg bisa terakomodasi," jelas Arif.

Arif menyebutkan, kepentingan pertama itu terkait rivalitas lama antara Bamsoet dengan Airlangga, dengan maksud untuk menunjukan siapa yang memiliki kekuatan yang paling besar.

Selain itu, ada pula kepentingan yang berhubungan dengan akomodasi setiap partai politik yang berada dalam koalisi pemerintah. Tepatnya, kepentingan dalam hal perombakan susunan menteri dalam kabinet.

"(Saat ini) perombakan kabinet itu lebih mengindikasikan kepentingan politik dibandingkan kepentingan kinerja pemerintahan,"

Sehingga praktik politik seperti itu, yang biasa disebut dengan politik akomodasionis, sejatinya membawa korban terutama dari mereka yang tidak memiliki bargaining position yang kuat.