Kompas TV nasional hukum

Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza dan 3 Tersangka Lain Resmi Jadi Warga Rutan KPK

Kompas.tv - 16 Oktober 2021, 22:07 WIB
bupati-musi-banyuasin-dodi-reza-dan-3-tersangka-lain-resmi-jadi-warga-rutan-kpk
Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin. Dodi, yang dikabarkan terjaring OTT oleh KPK, ternyata memiliki harta kekayaan sebanyak Rp38,4 miliar. (Sumber: Dok. Humas Pemkab Musi Banyuasin)
Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Hariyanto Kurniawan

"Untuk tetap menjaga dan terhindar dari penyebaran Covid-19 dilingkungan Rutan KPK, para
tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan masing-masing," ujar Alexander.

Keempat tersangka merupakan pihak yang dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan di dua lokasi berbeda, pada Jumat 15 Oktober 2021.

Dodi Reza ditangkap di lobi hotel di daerah Jakarta dan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih
KPK untuk dimintai keterangan.

Baca Juga: Kompak, Ayah-Anak Kena Dugaan Korupsi: Alex Noerdin Ditahan Kejagung, Dodi Reza Terjaring OTT KPK

Tiga tersangka lain, Suhandy Eddi Umari dan Herman Mayori ditangkap di Kabupaten Musi Banyuasin dan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dilakukan permintaan keterangan kemudian pemeriksaan dilanjutkan di gedung KPK, Jakarta.

Dodi diduga menerima uang suap dengan total Rp2,6 miliar dari Suhandy yang perusahaannya memenangkan lelang proyek di Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin.

Sementara dua anak buah Dodi, Eddi Umari Herman Mayori merupakan pihak perantara suap dari pengusaha Suhandy.

Atas perbuatannya, Dodi, Herman, dan Eddi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca Juga: Profil Bupati Musi Banyuasin, Putra Alex Noerdin yang Terjaring OTT KPK

Sementara itu, Suhandy disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x