Pidato Jokowi di PBB: Politisasi dan Diskriminasi Vaksin Masih Terjadi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi pada sejumlah negara.

Sementara kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani Covid-19 termasuk vaksinasi masih sangat timpang. 

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara virtual pada Rabu (22/9/2021).

“Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi,” kata Presiden Jokowi.

Jokowi berharap persoalan tersebut harus bisa diselesaikan dengan langkah-langkah nyata.

“Kita harus menata ulang arsitektur ketahanan kesehatan global, Global Heart Security System,” ujarnya.

“Diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata di seluruh negara.”

Baca Juga: Jokowi Pidato di PBB: Indonesia Siap Jadi Presiden G-20

Jokowi juga menuturkan perlu adanya standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara.

“Misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya,” ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan, pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali dan antarnegara bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi.

Indonesia dan negara berkembang lainnya membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas.

“Yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menyatakan komitmen Indonesia sudah jelas dan tegas terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau.

Baca Juga: Ikut Dampingi Presiden di Sidang Majelis Umum PBB, Menkes Brasil Positif Covid-19

Tetapi, menurutnya, proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi.

“Pandemi covid-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara,” ujarnya.

Jokowi dalam pidatonya juga menyampaikan soal pentingnya keseriusan dalam melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang.

Bagi Indonesia, perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus ditegakkan.

“Potensi praktik kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar harus menjadi agenda kita bersama,” ujarnya.

“Pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan fivepoint konsensus yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar, harapan besar masyarakat dunia tersebut harus kita jawab dengan langkah nyata dengan hasil yang jelas. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita yang ditunggu masyarakat dunia.”