PPNI Sebut Keterlambatan Insentif untuk Nakes Mayoritas Terjadi di Daerah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah daerah dinilai lamban dalam membayarkan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid-19.

Hal itu diungkapkan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam diskusi daring bersama Amnesty Internasional Indonesia (AII), Jumat (6/8/2021).

Bahkan, PPNI menyebut kepala daerah tak peduli dengan mereka, para nakes.

Ketua Umum PPNI, Harif Fadilah mengatakan, berdasarkan laporan yang dihimpun, menunjukkan bahwa mayoritas keluhan datang dari nakes yang bekerja di fasilitas kesehatan (faskes) daerah.

Sedang aduan aduan dari nakes pada level nasional cenderung lebih sedikit.

"Tahun 2021 ini, yang menurut kami yang sangat punya kontribusi besar terhadap masalah insentif ini adalah komitmen dan kepedulian para pemerintah daerah," kata Harif dalam diskusi daring tersebut di atas, Jumat (6/8/2021).

Baca Juga: Pencairan Insentif Nakes Di Maluku Terkendala Data

Harif mengatakan banyak pemda belum menganggarkan pengadaan insentif nakes pada 2021.

Adapun pemda yang sudah melakukan penganggaran insentif nakes, namun masih belum direalisasikan.

Untuk level nasional, tambah Harif, sejumlah faskes terlambat mengusulkan pengajuan insentif untuk para nakes.

Misalnya, manajemen faskes tak menyelesaikan database selama tenggat waktu terrtentu, sehingga insentif nakes di faskes tersebut tertunda.