Satgas Covid-19 Sebut Harus Hati-Hati Lakukan Pelonggaran, Sinyal Perpanjangan PPKM Darurat?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wacana perpanjangan PPKM Darurat terus bergulir. Sementara, satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyatakan, pemerintah mesti hati-hati melakukan pelonggaran PPKM.

Hal ini diungkapkan Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual, Selasa (20/7/2021).

Wiku mengatakan, pemerintah harus belajar dari pengalaman pelonggaran pembatasan sosial sebelumnya. 

Baca Juga: Kasus Harian di Akhir PPKM Darurat Masih Tinggi: 38.325 Positif Covid-19, Meninggal 1.280

“Berkaca dari langkah gas rem pemerintah selama satu setengah pandemi ini, ternyata langkah relaksasi yang tidak tepat dan tidak didukung seluruh lapisan masyarakat dengan baik dapat memicu kenaikan kasus Covid-19 yang lebih tinggi,” ujar Wiku.

Ia mengakui, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan pembatasan sosial, mulai dari PSBB, PPKM Mikro, hingga PPKM Darurat.

“Dari berbagai pengalaman itu, kasus Covid-19 melonjak naik usai pembatasan sosial longgar,” kata Wiku.

“PPKM Darurat saat ini menjadi pengetatan yang keempat. Mekanisme pengetatan rata-rata dilakukan selama 4 sampai 8 minggu dengan efek melandainya atau bahkan menurun kasus Covid-19,” jelasnya.

Meski begitu, ia menyebut sempat terjadi lonjakan kasus Covid-19 hingga 14 kali lipat usai pemerintah melonggarkan pembatasan sosial.

“Hal ini perlu menjadi refleksi penting pada pengetatan yang saat ini dilakukan,” imbuhnya.

Menurutnya, PPKM Darurat kali ini berhasil sesuai beberapa indikator pemerintah.

“Pengetatan yang telah berjalan selama 2 minggu ini sudah terlihat hasilnya, seperti menurunnya tingkat keterisian rumah sakit (BOR) di provinsi di Jawa dan Bali serta mobilitas penduduk yang menunjukkan penurunan,” beber WIku.

Wiku menyadari, ada kenaikan kasus Covid-19 belakangan yang ia sebut sebagai “kendala”.