Tiga Arahan Presiden Jokowi untuk BPKP dan Pengawas Internal Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tiga arahan untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain BPKP, Jokowi juga mengarahkan seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Hal itu dilakukan Jokowi untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.

“Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dari belanja hal yang sangat penting. Tetapi lebih dari itu, saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP,” ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/05/2021) kemarin.

Tiga arahan Jokowi itu, pertama, meminta BPKP dan APIP untuk terus meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah.

BPKP dan APIP diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.

Hingga bulan Mei 2021 ini, kata Jokowi, realisasi belanja pemerintah baik di pusat maupun daerah masih relatif rendah.

Angkanya sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD.

Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga masih rendah, yaitu sekitar 24,6 persen.

Begitu juga dengan realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian/lembaga yang pada kuartal I masih sekitar 10,98 persen.

Sementara untuk pemerintah daerah masih kurang dari 5 persen.

“Saya minta BPKP dan seluruh APIP melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini. Ini ada apa, berikan solusi, carikan solusinya, tawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini," kata Jokowi.

"Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian, lembaga, dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” imbuhnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta BPKP dan APIP Berperan dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

Yang kedua, Jokowi menginstruksikan BPKP dan APIP untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program.

Pengawalan terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini.

Presiden mencontohkan, saat turun ke lapangan dirinya kerap menemui adanya pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau pelabuhan yang tidak disertai dengan perencanaan matang mengenai pengembangan wilayah sekitar.

Seperti tiadanya fasilitas irigasi sawah di area pertanian yang berada di sekitar wilayah bendungan, atau tidak adanya akses jalan untuk menuju pelabuhan yang baru saja dibangun.

“Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu," katanya.

"Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar BPKP dan APIP kementerian, lembaga, dan daerah kawal dari hulu, sejak awal pada saat perencanaan terus diikuti hal-hal seperti ini. Tidak sekadar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini,” tambahnya.

Kemudian yang ketiga, Jokowi menekankan kepada BPKP dan APIP agar memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah.

Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal.

Ini untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.

Baca juga: 51 Pegawai KPK Dipecat, ICW: Jokowi Sudah Tidak Dihargai Sebagai Kepala Negara

Akurasi data masih menjadi persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah sampai hari ini yang dapat berdampak luas.

Jokowi mencontohkan, data untuk bantuan sosial yang tidak akurat dan tumpang tindih membuat penyaluran menjadi lambat dan tidak tepat sasaran.

“Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering juga tidak sambung, ini yang terus harus kita perbaiki. BPKP harus membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah," tutur Jokowi.

"Kawal integrasi, kawal sinkronisasi basis data antarprogram untuk meningkatkan keandalan data. Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP,” katanya, menegaskan.