Kompas TV nasional hukum

Pimpinan KPK Dinilai Bermanuver dengan Tunjuk BKN Sebagai Penentu Nasib Pegawainya

Kompas.tv - 26 Mei 2021, 08:44 WIB
pimpinan-kpk-dinilai-bermanuver-dengan-tunjuk-bkn-sebagai-penentu-nasib-pegawainya
Konferensi pers KPK, Rabu, 5 Mei 2021 (Sumber: Tangkap layar kanal YouTube KOMPASTV)
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai telah melakukan manuver-manuver dengan menunjuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pihak yang seakan-akan menjadi penentu nasib 75 pegawai KPK tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Padahal, semua keputusan soal nasib pegawai yang menjalani alih status sebagai Aparatur Sipil Negara ada di tangan pimpinan KPK.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, dalam Sapa Pagi KOMPAS TV, Rabu (26/5/2021).

“Jadi semuanya keputusan berada di pimpinan KPK sebenarnya, tetapi pimpinan KPK seperti melakukan manuver-manuver,” kata Giri Suprapdiono.

“Sehingga seakan-akan terserah BKN bagaimana hasil assesmen tersebut, sehingga keluarlah 51 nama ini,” tambah Giri.

Giri mengaku kecewa dengan hasil rapat yang dilakukan Pimpinan KPK, Menpan RB, dan Kepala BKN. Apalagi, kata Giri, Pimpinan KPK selalu tertutup mengenai data 75 nama yang tak lolos TWK termasuk yang 51 nama yang dipecat dan 24 orang yang dibina.

Baca Juga: Berhentikan 51 Pegawai yang Tak Lolos TWK, Direktur KPK: Itu Pembangkangan terhadap Presiden

“Tentu kita sangat kecewa, karena kami ini orang-orang yang sudah lama memberantas korupsi, hasilnya sudah jelas dan kami orang-orang yang mempraktekkan kebangsaan bukan berwawasan saja, Sudah mempraktekkan,” ujar Giri.

“Bahkan beberapa kali kita dan saya diminta untuk memberikan sebagai narasumber ke Lemhanas, tes Kowad ke Kementerian Pertahanan, ke Wantanas, bahkan ke Sespim Polri,” lanjut Giri.

Atas dasar itu, Giri menilai Tes Wawasan Kebangsaan yang diadakan untuk pegawai KPK hanya gimmick saja. Karena tujuan dari dilakukannya TWK ternyata sebagai alat formalitas untuk menyingkirkan orang-orang yang menjaga integritas KPK selama ini.

“Jadi ini sebenarnya Persona non- Grata terhadap 75 orang yang seharusnya mendapat penghargaan dari negara, dari pimpinan KPK, tetapi kami diPersona non gratakan,” ucap Giri.



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x