Kompas TV nasional peristiwa

Bareskrim Polri Turunkan Tim Usut Dugaan 297 Juta Data Kependudukan Indonesia Bocor di Internet

Kompas.tv - 23 Mei 2021, 02:30 WIB
bareskrim-polri-turunkan-tim-usut-dugaan-297-juta-data-kependudukan-indonesia-bocor-di-internet
Ilustrasi hacker tengah meretas sebuah situs. (Sumber: Pixabay via Tribunnews.com)
Penulis : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri langsung bergerak cepat untuk mengusus kasus dugaan 297 juta data kependudukan Indonesia yang bocor di internet. Tim khusus pun diterjunkan untuk menangani kasus itu.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto pun mengakui bahwa pihaknya memberikan atensi khusus terkait dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia di internet.

Untuk memastikan kebenaran dugaan kebocoran data kependudukan tersebut, Agus sudah mengintruksikan anak buahnya yang ada di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk menangani kasus tersebut.

Baca Juga: Polisi Sudah Buat Jadwal Pemanggilan Dirut BPJS Kesehatan Terkait Kebocoran 279 Juta Data Penduduk

"Sejak isu bergulir, saya sudah perintahkan Dirtipidsiber untuk melakukan lidik hal tersebut," kata Agus, Jumat (21/5/2021).

Menurut Agus, pihaknya sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak dan instansi terkait untuk menelusuri kasus dugaan kebocoran data penduduk ini.

"Sedang dipersiapkan mindik (manajemen penyelidikan) untuk legalitas pelaksanaan anggota di lapangan. Saat ini dari Kominfo, Kependudukan dan BPJS sedang mendalami hal kebocoran tersebut," ungkap dia seperti dikutip dari Tribunnews.

Sebelumnya diberitakan KompasTV, jagad dunia maya dihebohkan dengan sebuah utas mengenai bocornya 279 juta data penduduk Indonesia. 

Baca Juga: Ini 15 Kategori Data 279 Juta Penduduk yang Bocor dan Dijual Online: Nama, NIK, Email, sampai NPWP

Akun @ndagels di Twitter menginformasikan kebocoran itu dan membuat heboh warganet.

"Hayoloh kenapa ga rame ini data 279 juta penduduk indonesia bocor dan dijual dan bahkan data orang yang udah meninggal, kira-kira dari instansi mana?" tulis @ndagels.

Sementara itu, pengguna Twitter dengan handle @Br_AM mengungkap bahwa dataset yang diduga berisi data pribadi penduduk Indonesia itu dijual dengan harga 0,15 bitcoin atau sekitar Rp 84,4 juta.

Informasi pribadi yang bocor meliputi NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, alamat, nomor telepon bahkan kabarnya juga jumlah gaji.

Data tersebut diunggah pertama kali oleh sosok dengan nama online kotz di Raid Forums. Belum jelas dari mana dia berhasil mendapatkan data-data itu.

Baca Juga: Viral Kebocoran Data WNI dari Data BPJS Kesehatan, Pakar: Diduga Ini Ulah Peretas

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh membenarkan bahwa nama user yang mengiklankan data tersebut adalah Kotz.

"Pada iklan di website tersebut yang bersangkutan memberikan link sampel data individu yang bisa didownload sebagai sampel data, data yang sudah didownload berbentuk file CSV (comma separated value) dan setelah diimport berjumlah 1.000.000 rows," kata Zudan, Kamis (20/5/2021).

Berdasarkan hasil analisis Tim Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada kasus kebocoran data individu yang infonya berasal dari twitter didapat fakta bahwa pelaku mengiklankan penjualan data individu di website dengan alamat https://raidforums.com/Thread-SELLING-Indonesian-full-Citizen-200M-NIK-KPT-PHONE-NAME-MAI-LADDRESS-Free-1Million.

Lebih jauh Zudan mengungkapkan, hasil penelusuran tim dari hasil import data sampel tersebut, diperoleh struktur data yang terdiri dari kolom-kolom sebagai berikut: PSNOKA, PSNOKALAMA, PSNOKALAMA2, NAMA, NMCETAK, JENKEL, AGAMA, TMPLHR, TGLLHR, FLAGTANGGUNGAN, NOHP, NIK, NOKTP, TMT, TAT, NPWP, EMAIL, NOKA, KDHUBKEL, KDSTAWIN, KDNEGARA, KDGOLDARAH, KDSTATUSPST, KDKANTOR, TSINPUT, TSUPDATE, USERINPUT, USERUPDATE, TSSTATUS, DAFTAR.

Baca Juga: Lebih dari 100 Ribu Data WNI Bocor dan Dijual ke Forum Hacker, Ini Penjelasan Kominfo & Pakar IT

"Berdasarkan hal itu, dari struktur dan pola datanya, saya memastikan itu bukan data yang bersumber dari dukcapil. Karena struktur data di Dukcapil tidak seperti itu. Struktur data di dukcapil tidak ada tanggungan, email, npwp, no hp, tmt, tat," ujar Zudan.




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x