Mengaku Diretas, IMM Sarankan Aktivis Anti Korupsi Lapor Polisi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sebuah konferensi pers menyikapi pembebastugasan 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) digelar secara virtual.

Namun, pada saat konpers tersebut, disinyalir ada peretasan media sosial dan pembajakan sejumlah akun media sosial atau Whatsapp.

Baca Juga: 75 Pegawai KPK Laporkan Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Aji, Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Hal itu sebagaimana diungkapkan mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas dan mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto yang mengaku alat komunikasinya telah diretas. 

Tanpa terkecuali, sejumlah aktivis anti korupsi juga mengeluhkan hal serupa.

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Najih Prastiyo, yang menjadi sasaran dan target dari peretasan serta pembajakan tersebut adalah para aktivis dan tokoh anti korupsi yang ikut terlibat dalam acara tersebut.

Untuk itulah, Najih mengecam tindakan peretasan dan percobaan pembajakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

"Kejadian peretasan dan percobaan pembajakan akun media sosial tersebut sebagai tindakan yang memalukan dan pengecut. Hanya pengecut yang melakukan teror melalui peretasan akun media sosial dan sabotase pertemuan virtual tersebut,” kata Najih dalam keterangannya, Selasa (18/05/21).

Najih melanjutkan, tindakan pembajakan alat komunikasi (Whatsapp dan HP) dan peretasan akun media sosial yang terjadi kepada para aktivis dan tokoh anti korupsi adalah perbuatan yang ilegal yang tidak seharusnya terjadi.

“Peretasan dan pembajakan akun media sosial dan alat komunikasi jelas tanpa ada indikasi, jelas merupakan suatu tindakan yang ilegal. Apalagi ini terjadi pada kondisi khusus seperti ini. Kejadiannya serentak kepada para aktivis dan tokoh anti korupsi”, tutur Najih.

Oleh karena itu, Najih menyarankan para korban yang diretas maupun pihak yang kegiatannya disabotase untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian agar segera diusut.

Sehingga tidak akan terjadi tuduhan liar yang merugikan berbagai pihak, serta mendiskreditkan pihak tertentu.

“Harus dilaporkan, agar masalah ini diusut dan clear,” katanya.

Terkait dengan posisi lembaga anti rasuah, KPK harus tetap kuat agar mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal dalam mengawal pembangunan nasional.

"Tidak ada yang boleh melemahkan KPK baik itu secara kelembagaan maupun secara kinerja," kata Najih.

“KPK adalah lembaga yang telah dirasakan eksistensinya sangat penting dalam mengawal pembangunan bangsa. Sebagaimana yang disampaikan bapak Presiden Joko Widodo, KPK harus diperkuat. Tidak ada yang boleh melemahkan KPK," imbuhnya, menegaskan.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah aktivis dan tokoh anti korupsi serta mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas mengungkapkan belum lama ini ponselnya diretas atau di-hack. 

Baca Juga: MAKI Nilai 75 Pegawai Tak Lolos TWK Patut Jadi Punggawa KPK: Tidak Ada Catatan Buruk

Dia menduga peretasan itu terjadi karena dirinya mengkritik keras tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Busyro mengaku mendapat banyak serangan dari buzzer di media sosial (medsos). 

Namun dia tak menggubris serangan buzzer-buzzer tersebut.

"Bahkan ada yang di-hack, barusan HP saya juga di-hack, dan sejumlah teman (mengalami hal yang sama) menjelang webinar ini," kata Busyro dalam diskusi virtual yang ditayangkan dalam YouTube Sahabat ICW, Senin (17/5/2021).

Busyro selaku mantan pimpinan KPK memang kerap mengkritik KPK atas sejumlah kebijakan yang muncul.