LIPI: Pernyataan Bamsoet "HAM Belakangan Saja" justru Tutup Ruang Diskusi di Papua

Lebih lanjut Irine pun mengimbau para pembuat kebijakan memikirkan agar pendekatan militer tidak terus menerus berlanjut di wilayah Papua.

“Jadi pendekatan saya adalah policy maker masih harus berpikir supaya tidak menyetujui berlarutnya penggunaan pendekatan militeristik di sana terutama memikirkan implikasinya pada masyarakat sipil,” tuturnya.

Ia menyarankan para pembuat kebijakan lebih memikirkan dampak pendekatan militer dalam penyelesaian konflik di Papua.

“Mengurangi atau memitigasi kecenderungan collateral damage karena konflik yang berkepanjangan dan karena penggunaan senjata yang bekepanjang dan baik dari kalangan TNI Polri dan juga OPM,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui Ketua MPR meminta TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) menurunkan kekuatan penuh untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap KKB di Papua.

Baca Juga: Perburuan Terus Dilakukan, Kapolda Papua Ternyata Minta Anggota KKB Ditangkap Hidup-hidup, Ada Apa?

Hal tersebut ia ungkapkan untuk menanggapi gugurnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Mayjen Anumerta TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha yang tertembak KKB, Minggu (25/4/2021).

Menurutnya, tidak boleh ada lagi toleransi terhadap KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa.

"Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Senin (26/4/2021).

"Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian. Kalau perlu turunkan kekuatan 4 Matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri. Gultor Kopassus, Raiders, Bravo dan Denjaka. Kasih waktu satu bulan untuk menumpas mereka," tegas politikus Partai Golkar ini.

Baca Juga: TNI AD Kirim Pasukan Setan, Tim Elite untuk Buru KKB di Papua