BPK Temukan Kejanggalan Pembelian Alat Damkar DKI Jakarta, Rugikan Kas Daerah Rp6,52 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan dalam pengadaan alat pemadaman di DKI Jakarta di mana ada kelebihan pembayaran sebesar Rp6,52 miliar.

Hal itu tertuang dalam hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2019. 

Laporan BPK itu menyebut, indikasi kelebihan pembayaran itu terkait paket pengadaan satu dari empat mobil pemadam.

Baca Juga: Sinyal Reshuffle Kabinet Kian Menguat, Jokowi Mania: Ada 5 Menteri yang Layak Diganti

Empat alat pemadam itu antara lain unit quick response, unit submersible atau mobil pompa, unit pengurai material kebakaran, dan unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta menganggarkan Belanja Modal untuk program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada 2019.

Nilai anggaran itu adalah Rp324.244.083.212 dengan realisasi sebesar Rp303.144.134.744.

Sebagian anggaran ini digunakan untuk pengadaan empat paket alat pemadam kebakaran tersebut.

Namun, ada perbedaan besar harga riil dengan nilai kontrak pengadaan empat paket alat damkar itu.

BPK mencatat, unit submersible memiliki harga riil Rp9,03 miliar, sedangkan nilai kontrak senilai Rp9,79 miliar. 

Lalu, paket pengadaan unit quick response harga riilnya Rp 36,2 miliar, sedangkan Pemda DKI membayar nilai kontrak Rp 39,68 miliar. 

Untuk unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal, harga riilnya Rp7,01 miliar, sedangkan nilai kontrak yang dibayar Rp7,86 miliar.

Terakhir, unit pengurai material kebakaran memiliki harga riil Rp 32,05 miliar, sedangkan nilai kontrak mencapai Rp 33,49 miliar.

Baca Juga: ICW Sebut UU KPK Bikin Lambat Kerja KPK karena Harus Ada Izin Dewas untuk Penggeledahan

Mengutip Kompas.com, Pemprov DKI Jakarta membayar harga alat damkar lebih banyak Rp6,52 miliar dari harga semestinya.

BPK menemukan beberapa permasalahan dari hasil pemeriksaan proses lelang alat-alat damkar itu.

Masalah pertama terletak pada harga perkiraan sendiri (HPS). Menurut BPK, HPS ini tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Unit Submersible, dalam penyusunan HPS hanya atas satu survei perusahaan dan tidak terdapat perbandingan harga atas unit tersebut," tulis BPK.

Hal sama juga terjadi pada pengadaan unit quick response. Penentuan HPS berasal dari satu perusahaan saja yang belakangan menjadi pemenang lelang atau pelaksana kontrak.

“Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusunan HPS berindikasi tidak akuntabel dan tidak berasas keadilan dan berindikasi dalam pelaksanaan pengadaan terdapat indikasi konflik kepentingan dikarenakan pengadaan telah mengarah kepada perusahaan tertentu," tulis BPK.

BPK pun memberi rekomendasi pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberi instruksi pada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran itu.

Baca Juga: Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara, Ini Pertimbangannya

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran DKI Jakarta ketika itu yang bernama Subejo juga diminta BPK mengembalikan kelebihan pembayaran itu ke kas daerah.

Menanggapi hal itu, Subejo mengatakan akan lebih cermat memproses lelang.

“Terkait permasalahan atas penentuan HPS tidak wajar, kami menyampaikan terima kasih atas koreksinya dan akan berusaha untuk lebih cermat lagi kedepannya dalam menentukan dan menyusun HPS sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Subejo dalam dokumen BPK itu.

Subejo juga menyatakan bakal menindaklanjuti temuan itu.