AHY: Kita Pikir Moeldoko akan Mengeluarkan Argumen Bernas, Ternyata Cuma Bohong Lagi dan Bohong Lagi

Meskipun demikian, AHY tidak kaget atas pernyataan Moeldoko tersebut. Sebab, bukan hanya kali ini saja Moeldoko melontarkan pernyataan yang seperti itu.

Moeldoko, disebut AHY, kerap melontarkan pernyataan yang dilandasi dengan kebohongan sejak munculnya kekisruhan di Partai Demokrat.

Namun demikian, AHY menilai seluruh kader Partai Demokrat sejak awal yakin betul Moeldoko tidak mempedulikan etika dan nilai-nilai moral sebagai bangsa yang beradab.

"Seluruh kader yakin Moeldoko tidak mempedulikan etika dan nilai-nilai moral yang kita pedomani sebagai bangsa yang beradab, apalagi nilai-nilai etika keperwiraan dan keprajuritan," kata AHY.

Baca Juga: Kubu AHY Mengaku Tak Keberatan Jika Kubu Moeldoko Bongkar Lagi Kasus Hambalang

Lebih lanjut, AHY menambahkan, bukan hanya kader Demokrat, tapi seluruh masyarakat Indonesia juga mulai mempertanyakan kapasitas Moeldoko selaku pejabat negara.

Pasalnya, kata dia, bagaimana mungkin seorang pejabat negara bisa mengambil keputusan serampangan dan gegabah seperti yang terjadi saat ini.

"Bagaimana mungkin pejabat tinggi negara mengambil keputusan secara serampangan, gegabah, emosional dan jauh dari akal sehat," kata AHY.

Baca Juga: Debat Panas Demokrat Kubu Moeldoko vs Kubu AHY Soal Kasus Korupsi Hambalang

Sebab, kata AHY, konstitusi Partai Demokrat yakni AD/ART tahun 2020 yang telah disahkan oleh pemerintah menyatakan KLB harus diladasarkan pada permintaan 2/3 dari 34 ketua DPD dan ½ dari 514 ketua DPC sebagai pemegang hak suara yang sah.

“Sementara faktanya persyaratan tersebut sama sekali tidak dipenuhi. Bagaimana mungkin KSP Moeldoko merasa KLB Deli Serdang itu sah dan legitimate, sehingga menerima dan mengklaim dirinya didaulat sebagai ketua umum,” ucap AHY.

“Padahal, kumpulan orang-orang yang hadir di Deli Serdang tidak lebih dari gerombolan yang sedang melakukan perbuatan melawan hukum."

Baca Juga: Moeldoko Ungkap Alasan Mau Pimpin Demokrat: untuk Menyelamatkan Negara