Pengamat: FPI Itu Kelompok Marjinal, Akan Muncul Ketika Ada Kesenjangan

JAKARTA, KOMPAS.TV-Meskipun Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Rizieq Shihab sudah dilarang oleh pemerintah, namun fenomena kehadirannya tidak akan hilang, hanya surut sebentar. Menurut pengamat politik Islam dari Universitas Paramadina Herdi Sahrasad, hal itu karena kelompok ini hadir ketika ada kesenjangan dan ketidakadilan.

"FPI itu kelompok marjinal. Kalau pemerintah tidak berhasil mengatasi kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan, mereka akan lahir lagi," katanya saat berbincang dengan Kompas.TV, Kamis (31/12/2020). Namun Herdi menjelaskan, kelompok marjinal juga merupakan rakyat Indonesia.

Berdasarkan catatan sejarah, kata Herdi, kelompok seperti FPI tidak lahir begitu saja namun melewati proses panjang.

Bahkan sejak zaman kolonial Belanda, kelompok-kelompok yang membawa agama sebagai perlawanan sudah hadir untuk melawan kesenjangan dan ketidakadilan oleh pemerintah kolonial. 

Baca Juga: TNI-Polri Copot Poster Rizieq Shihab dan FPI di Sidoarjo

Meski banyak pihak yang tidak sepakat dengan cara-cara yang digunakan oleh FPI, namun pihak pemerintah pun diminta untuk menghindari cara-cara kekerasan terhadap kelompok ini. Misalnya, kasus penembakan terhadap laskar FPI, yang bisa membuat kelompok ini semakin tersingkirkan.     

Sedangkan organisasi massa Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) belum mampu menampung aspirasi mereka. "Kedua ormas ini dinilai terlalu moderat," jelas Herdi, yang penelitian terakhirnya tentang  kelompok Jihad Virtual ini.

Baca Juga: Kemenag Pastikan Rizieq Shihab Tetap Boleh Berceramah Meskipun FPI Sudah Dibubarkan

Herdi memberi catatan, ketika kasus penodaan agama oleh Ahok muncul, maka FPI yang paling aktif mengumpulkan massa.

Sementara Muhammadiyah dan NU justeru dianggap kurang kencang. Dari sana kemunculan FPI sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, yang merasa ada ketidakadilan.

Karena itu, meski FPI sudah dilarang, bukan berarti akan lenyap sama sekali. Akan muncul lagi dengan bentuk dan nama yang berbeda. "Tinggal pemerintah yang harus bisa membuat kemaslahatan bagi seluruh masyarakat dan mengedepankan pendekatan dialog," katanya.