Terkait Vaksin Covid-19 Berbayar, KSP: Bukan Soal Anggaran, Tapi Keadilan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah akan mengupayakan vaksinasi Covid-19 tepat sasaran. Para pemangku kepentingan akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk memastikan kalangan yang kekurangan mendapat vaksinasi secara gratis.

Namun, buat kalangan yang mampu diminta untuk membayarnya. 

Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP) Donny Gahral Adian,  alasan pemerintah tak menggratiskan vaksinasi Covid-19 semuanya adalah demi keadilan. 

"Ini bukan persoalan anggaran, tapi ini persoalan keadilan yang prinsipnya adalah kepantasan," kata Donny kepada Kompas.com, Selasa (15/12/2020). 

Baca Juga: Dikritik Biaya Vaksin Berbayar, Pemerintah Akan Tanggung Masyarakat Kurang Mampu

Keadilan, kata Donny, bukan berarti  semuanya digratiskan. Tapi  mereka yang berkecukupan membayar, sementara yang kurang beruntung atau yang tidak berkecukupan bisa gratis.
 
Menurut Donny, adil bukan berarti memperlakukan semua orang secara sama, melainkan dengan cara yang pantas. Pemerintah menilai, tidak pantas jika golongan mampu ikut mendapat subsidi vaksin Covid-19. 

Oleh karenanya, subsidi atau vaksinasi gratis diperuntukkan bagi kalangan yang kekurangan. 

Donny memberi perumpamaan dengan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Seperti juga kita tidak pantas mensubsidi mereka yang mampu membayar BBM dengan harga pasar. Makanya yang premium hanya untuk kendaraan-kendaraan yang bukan kendaraan mewah, kan itu sama saja reasoning-nya," ujar dia. 

Baca Juga: Donny Gahral Minta Publik Maklumi Kesalahan Stafsus - ROSI (Bag 3)

Nah, dengan adanya vaksin berbayar maka anggaran tersebut  bisa dialihkan untuk memperkuat program bantuan sosial.

Ia mengklaim, vaksinasi berbayar tidak melanggar aturan ataupun undang-undang. Pemerintah memang menjamin terselenggaranya vaksinasi, tetapi bukan berarti seluruhnya digratiskan.

"Dan nanti kan juga ada harga eceran tertinggi. Tidak mungkin kemudian rumah sakit memainkan harga atau ada yang (harga) tinggi, ada yang rendah, pasti ada standarnya," kata Donny.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, terdapat 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin. 

Dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 32 juta orang gratis dan 75 juta orang harus membayar untuk mendapatkan vaksin.

"Iya, jadi perkiraan awal angka seperti itu untuk mencapai 67 persen orang yang diimunisasi," ujar Nadia pada Kompas.com, Selasa (8/12/2020).

Dia mengatakan yang akan mendapatkan vaksin gratis antara lain tenaga kesehatan, pelayan publik, PBI, dan kelompok rentan lainnya. Adapun vaksin Covid-19 Sinovac gelombang pertama tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020 lalu. Jumlahnya sebanyak 1,2 juta dosis.