Demo Abai Protokol Kesehatan? Doni Monardo: Diminta Tanggung Jawab Dunia-Akhirat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-9 Doni Monardo menekankan pentingnya masyarakat menerapkan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Apalagi jika sikap abainya terhadap protokol kesehatan menyebabkan korban jiwa bagi sesamanya.

“Ingat, mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat,” kata Doni dalam bincang-bincang khusus 'Media Bertanya, Doni Monardo Menjawab' di Media Center Satgas Covid-19 Graha BNPB Jakarta pada Jumat (9/10/2020), dikutip dari Covid19.go.id.

Doni mengaku prihatin dengan demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebabkan kerumunan beberapa waktu lalu itu.

Informasi yang didapatnya, setelah dilakukan pemeriksaan rapid test terhadap pendemo ditemukan ada yang reaktif. Selain itu, ada juga kepolisian daerah yang melakukan pemeriksaan dengan swab antigen hasilnya positif Covid-19.

Namun Doni tidak menyebutkan jumlah pendemo yang terpapar virus corona.

Baca Juga: Update 9 Oktober 2020: Tambah 4.094, Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 324.658

Doni Monardo menekankan orang yang berbahaya bukan pasien Covid-19 yang sudah sembuh, melainkan orang positif yang belum melakukan pemeriksaan atau yang biasa disebut orang tanpa gejala (OTG).

Begitu tiba di rumah usai aktivitas di luar, termasuk demo, tanpa sengaja OTG ini dapat menulari keluarga terdekat lain, terutama orangtua yang memiliki penyakit penyerta (komorbid). Seperti diketahui kaum lansia dan komorbid sangat rentan tertular virus corona.

"Angka kematian lansia dan komorbid mencapai 80% sampai 85%. Sebuah angka yang sangat tinggi sekali," ungkap Doni.

IDI: Demo Berpotensi Penyebaran Covid-19 Makin Luas

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menegaskan pelanggaran protokol kesehatan pada unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu, berpotensi membuat penyebaran Covid-19 semakin cepat dan luas dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan.

Ketua Umum Tim Mitigasi IDI Adib Khumaidi menyebut, kerumunan massa membuat risiko penularan semakin tinggi. Apalagi penyampaian aspirasi yang tidak menggunakan masker dengan benar, menjadi transmisi droplet.

"Ini bisa menjadi proses penularan Covid-19. Ditambah kemungkinan peserta demonstrasi yang datang dari luar daerah, mereka bisa menyebarkan virus itu jika kembali ke komunitasnya," tutur Adib, Sabtu (10/10/2020).

Penambahan kasus corona juga dianggap IDI menambah beban petugas kesehatan yang tengah berjuang merawat pasien saat ini.

"Bukan tidak mungkin angka positive rate akan meningkat, angka eskalasi yang sakit juga akan meningkat. Ini tentu akan memberikan beban kepada para petugas kesehatan," ucap Adib.

IDI meminta para pendemo untuk lebih waspada akan kesehatan masing-masing. Jika mengalami gejala maka segera diperiksa oleh petugas kesehatan di wilayah masing-masing.

Baca Juga: Warga Satu Desa Tes Swab Karena Memakamkan Jenazah Covid-19 Tanpa Protokol Kesehatan

Gubernur DKI Jakarta Khawatir Demo Bikin Lonjakan Covid-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan khawatir demonstrasi buruh dan mahasiswa penolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung beberapa hari lalu memicu klaster baru Covid-19.

"Yang kami khawatirkan secara sangat serius adalah potensi lonjakan kasus (Covid-19) akibat demonstrasi yang terjadi," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2020).

Kekhawatiran munculnya klaster baru ini, kata Anies, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di luar wilayah Jakarta. Namun kekhawatiran ini bisa dipastikan setelah satu atau dua pekan mendatang.

"Fenomena unjuk rasa kemarin kami sangat menghawatirkan berpotensi munculnya loncatan kasus sekitar seminggu sampai dua minggu yang akan datang."

"Karena biasanya kalau ada kejadian seperti ini tidak langsung hari ini muncul, nanti seminggu dua minggu lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi," tutur Anies Baswedan.