Politisi PDI-P Anggap PSBB Total Kegagalan Pemprov DKI Jakarta Cegah Penularan Virus Corona

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu mengkritik kebijakan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total di seluruh wilayah Ibu Kota.

Politikus PDI Perjuangan atau PDIP itu menganggap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menanggulangi dan mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 di Jakarta.

"Penerapan PSBB fase keempat ini adalah kegagalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penanggulangan dan pencegahan efektif penyebaran virus Covid19 pada masa PSBB transisi," kata Masinton melalui keterangan resminya di Jakarta pada Jumat (11/9/2020).

Baca Juga: Pasca-Pengumuman Anies Soal PSBB, IHSG Turun di Bawah 5.000!

Pada masa PSBB transisi itulah, kata Masinton, seharusnya Pemprov DKI pada Juni hingga Agustus proaktif melakukan aksi nyata dengan menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM).

"Penerapan PSBM ini bisa dilakukan di wilayah pemukiman warga maupun pasar yang ditemukan klaster penyebaran virus Covid-19," ujarnya.

Lebih lanjut, Masinto menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat meniru langkah Provinsi Jawa Barat yang dapat menekan penularan dan penyebaran Covid-19.

Caranya, sejak bulan Juni 2020 menerapkan PSBM dengan memberdayakan seluruh aparatur pemerintahan hingga di tingkat-tingkat desa.

Baca Juga: Gubernur Anies Tarik Rem Darurat, Jakarta PSBB Total Lagi

Bahkan, juga melibatkan ibu-ibu PKK membangun dapur umum untuk menyuplai makanan ke rumah-rumah warga di desa-desa yang diberlakukan PSBM.

"Karena itu, yang dibutuhkan warga Jakarta saat inj adalah penerapan pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM, bukan PSBB secara total," ujar Masinton.

Masinton menuturkan, dirinya banyak mendapat aspirasi dari warga Jakarta yang mempertanyakan juga menyampaikan keberatan dan kekecewaan mereka kepada Gubernur DKI Jakarta yang memberlakukan kebijakan sepihak PSBB 14 September 2020.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta memberlakukan kembali PSBB di Jakarta untuk keempat kalinyasangat meresahkan warga Jakarta, khususnya masyarakat kecil yang selama ini hidup dari sektor informal dan berpenghasilan pas-pasan.

Baca Juga: Anies Umumkan Jakarta kembali Berlakukan PSBB, Pengusaha: Ini Berat!

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara total seperti pada April lalu. Keputusan itu akan berlaku mulai Senin 14 September 2020.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya telah mengeluarkan tiga kebijakan PSBB yang diberlakukan sejak 10 April 2020 sampai 23 April 2020, kemudian diperpanjang selama 28 hari dari 23 April sampai 22 Mei 2020.

Lalu pada fase ketiga, dimulai dari 22 Mei sampai 4 Juni 2020. Meskipun sudah menerapkan PSBB, Provinsi DKI Jakarta masih menduduki posisi pertama dalam jumlah penambahan kasus positif yang paling banyak secara nasional.

Berdasarkan data kasus pasien covid-19 dari Kementerian Kesehatan RI tanggal 9 September 2020 sampai dengan pukul 12.00 WIB, total jumlah penambahan kasus positif di DKI mencapai 1.004 orang, sehingga akumulasi kasus positif di DKI Jakarta sebanyak 49.397 kasus.

Baca Juga: 3 Menteri Jokowi Sindir Anies Baswedan Soal PSBB Jakarta

Jumlah kasus sembuh sebanyak 841 orang, sehingga akumulasi kasus sembuh di DKI sampai hari ini ada sebanyak 37.224 orang.

Sementara itu jumlah kasus yang meninggal pada hari ini tercatat sebanyak 17 orang, sehingga total akumulasi kasus meninggal sampai tanggal 9 September ada sebanyak 1.334 kasus.