Apa Itu Kerja Sama Selatan-Selatan? Berikut Penjelasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kerja Sama Selatan-Selatan menjadi salah satu istilah yang muncul dalam Debat Capres Ketiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) malam.

Pertanyaan mengenai Kerja Sama Selatan-Selatan ini didapatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Dipantau dari tayangan Live KompasTV, Prabowo mendapatkan pertanyaan dari panelis yang dibacakan moderator terkait tentang bagaimana strategi dalam membangun peta jalan yang lebih konkret dalam kerja sama selatan-selatan.

Prabowo pun menjawab dengan mengatakan, dalam hubungan internasional, yang utama bagi Indonesia tentunya geopolitik dan ekonomi kita.

Lantas apa sebenarnya Kerja Sama Selatan-Selatan itu? Berikut penjelasannya.

Baca Juga: Bahas Kerja Sama Selatan-Selatan, Prabowo Singgung yang Kerjanya Omong Saja

Apa Itu Kerja Sama Selatan-Selatan?

Dilansir dari laman PBB, Kerja sama Selatan-Selatan dilakukan melalui kerangka kerjasama yang luas antara negara-negara di Selatan dalam domain politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan teknis. 

Kerja sama ini melibatkan dua atau lebih negara berkembang, yang dapat terjadi secara bilateral, regional, intraregional, atau interregional. 

Melalui kolaborasi Selatan-Selatan, negara-negara berkembang berbagi pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan mereka melalui upaya bersama.

Modalitas lain dari Kerja Sama Selatan-Selatan adalah kerja sama Triangular, di mana negara-negara donor tradisional dan organisasi multilateral memfasilitasi inisiatif Selatan-Selatan melalui penyediaan pendanaan, pelatihan, manajemen, dan sistem teknologi, serta bentuk dukungan lainnya.

Berikut tujuan dari Kerja Sama Selatan-Selatan adalah untuk:

1. Meningkatkan kemandirian negara berkembang dengan meningkatkan kapasitas kreatif mereka untuk menemukan solusi dan kapasitas teknologis untuk masalah pembangunan mereka serta merumuskan strategi yang diperlukan untuk mengatasinya.

2. Mendorong dan memperkuat kemandirian kolektif di antara negara berkembang melalui pertukaran pengalaman yang mengarah pada kesadaran lebih besar terhadap masalah bersama dan akses yang lebih luas ke pengetahuan yang tersedia.

3. Mengakui dan merespons masalah serta kebutuhan negara-negara yang paling kurang berkembang, negara berkembang yang berdaratan, negara kepulauan kecil yang berkembang, dan negara-negara yang paling terdampak oleh, misalnya, bencana alam dan krisis lainnya serta memungkinkan mereka mencapai tingkat partisipasi yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi internasional.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Bahas Konflik Internasional di Debat Ketiga: Kemerdekaan Palestina Kita Dukung Terus