Mungkinkah Merdeka dari Korupsi?

Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat 55 persen responden menilai korupsi pada 2020 lebih banyak dibanding tahun lalu. Sedangkan LSI merilis hasil survei, bahwa 60 persen publik nasional menilai bahwa tingkat korupsi meningkat dalam dua tahun terakhir.

Baca Juga: Kasus Korupsi PT Asabri Memasuki Babak Baru, 8 Terdakwa Jalani Sidang Dakwaan

Lalu bagaimana dengan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pemberantasan korupsi? Menurut hasil survei Indostrategic yang dirilis pada 3 Agustus 2021, KPK hanya menempati urutan kelima di antara lembaga-lembaga yang dipercaya publik dengan skor 73,4 persen.

Angkanya tidak berbeda jauh dengan survei KedaiKOPI, di mana KPK meraih 76,2 persen. Survei yang dirilis pada 12 Agustus 2021 itu masih menempatkan KPK pada urutan pertama paling dipercaya publik dibanding lembaga penegak hukum lainnya, yaitu pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian.

Berbagai indikator tersebut menjadi peringatan serius kepada pemerintah dan semua pihak, agar tidak abai terhadap praktik korupsi maupun pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Konsistensi dan ketegasan harus ditunjukkan dalam tindakan-tindakan untuk memberantas korupsi. Tindakan tegas berupa hukuman maksimal bukan mengurangi tuntutan dan hukuman. 

Korupsi Kader Parpol

Salah satu masalah utama dalam pemberantasan korupsi adalah partai politik. Partai politik memiliki peran menumbuhsuburkan praktik korupsi, dengan tidak melalukan seleksi secara ketat dalam proses rekrutmen kader-kader yang ditempatkan di lembaga legislatif dan eksekutif.

Banyak di antara pelaku korupsi berasal dari kader partai. Sebut saja sosok Juliari Batubara dan Edhy Prabowo yang menjadi sorotan publik, merupakan figur dari dua partai utama dalam koalisi pemerintahan saat ini.

Partai sebagai instrumen politik untuk mengawal keberlangsungan demokrasi semestinya memiliki komitmen yang kuat pula dalam perjuangan membebaskan diri dari belenggu korupsi yang melilit bangsa ini.

Perlawanan terhadap korupsi menjadi tanggung jawab bersama. Rakyat harus memberikan “hukuman politik” kepada partai-partai dan pemimpin yang telah melakukan tindakan korupsi. Jika tidak, maka korupsi akan terus menjadi virus yang berkembang biak.

Partai-partai dan pemimpin selalu menganggap besar rasa, seolah-olah rakyat memafhumi tindakan mereka. Mereka merasa yakin, toh pada setiap pelaksanaan pemilu rakyat akan memberikan dukungan kembali kepada mereka.