Biden Ajukan Anggaran Pertahanan 2025 US$850 Miliar, 8 Senator Tuntut Berhenti Persenjatai Israel

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Pemerintahan Joe Biden hari Senin (11/3/2024) mengajukan anggaran tahun fiskal 2025 sebesar $849,8 miliar ke Kongres untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon.

"Anggaran ini akan memperkuat kemampuan kita untuk mempertahankan negara kita, sejalan dengan tantangan yang semakin agresif yang ditimbulkan oleh Republik Rakyat China," kata Menteri Pertahanan Lloyd Austin dalam sebuah pernyataan, seperti laporan Associated Press, hari Rabu, (13/3/2024).

"Ia akan memposisikan kita lebih baik untuk menangkal agresi terhadap Amerika Serikat, atau sekutu dan mitra kita, sambil juga mempersiapkan kita untuk menang dalam konflik jika diperlukan," tambahnya.

Austin mengatakan anggaran tersebut akan terus membentuk kekuatan gabungan yang "lebih tangguh" dan ekosistem pertahanan modern yang dibangun untuk tantangan keamanan abad ke-21 dan akan memperkuat jaringan aliansi dan kemitraan global yang tak tertandingi, yang memperbesar kekuatan negara dan memperdalam keamanannya.

Menurut pernyataan tersebut, permintaan anggaran juga akan memungkinkan Pentagon untuk berinvestasi dalam kemampuan untuk mempertahankan kekuatan gabungan yang "siap, mematikan, dan kredibel dalam pertempuran" dengan fokus pada tantangan yang diberikan oleh China, serta ancaman akut yang ditimbulkan oleh Rusia.

"Permintaan anggaran ini konsisten dengan tingkat pendanaan yang disetujui oleh Kongres dalam Undang-Undang Tanggung Jawab Fiskal 2023. Di bawah batasan ini, kami membuat keputusan yang sulit namun bertanggung jawab dengan memfokuskan pada mempertahankan kesiapan militer kami dan menjaga personel kami," kata Austin.

Baca Juga: Komunitas Intelijen AS Peringatkan Pemerintahan Netanyahu Kemungkinan dalam Bahaya, Ini Sebabnya

Sementara itu, delapan senator mengirimkan surat kepada Presiden AS Joe Biden meminta  untuk menghentikan pasokan senjata ke Israel karena dianggap "mengganggu bantuan kemanusiaan AS."

Senator Independen Bernie Sanders dan tujuh senator kubu Demokrat hari Senin (11/3/2024) dalam surat tersebut mengatakan intervensi pemerintah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam operasi kemanusiaan telah mencegah bantuan AS mencapai penerima yang dimaksud dengan aman dan tepat waktu.

Para senator menekankan intervensi pemerintah Netanyahu dalam operasi kemanusiaan AS melanggar Undang-Undang Koridor Bantuan Kemanusiaan, seperti dilaporkan oleh Anadolu hari Selasa (13/3/2024).

"Berdasarkan pasal ini, atau Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata kepada setiap negara, tidak akan disediakan bantuan kepada negara mana pun, jika Presiden diberitahukan bahwa pemerintah negara tersebut melarang atau dengan cara lain membatasi, langsung atau tidak langsung, transportasi atau pengiriman bantuan kemanusiaan AS.

"Melihat realitas ini, kami mendesak Anda untuk menjelaskan kepada pemerintah Netanyahu bahwa kegagalan untuk segera dan secara dramatis memperluas akses kemanusiaan dan memfasilitasi pengiriman bantuan yang aman di seluruh Gaza akan mengakibatkan konsekuensi serius, sebagaimana yang ditentukan dalam hukum AS yang ada," tulis mereka.

Para senator mencatat bencana kemanusiaan yang parah yang sedang terjadi di Jalur Gaza hampir tak tertandingi dalam sejarah modern.

Israel telah melancarkan serangan balasan terhadap Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober. Serangan tersebut telah menewaskan hampir 31.200 warga Palestina dan melukai lebih dari 72.900 orang di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.