Koalisi Militer AS di Irak Akan Berakhir, Pembicaraan Segera Dimulai

Seorang pejabat AS mengatakan dengan syarat anonimitas bahwa setiap negara akan menjaga hubungan bilateralnya sendiri dengan pemerintah Irak.

Pengurangan pasukan pada akhirnya juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana AS akan dapat mempertahankan misi untuk membasmi ISIS di Suriah tanpa pasukan di Irak.

Basis-basis di garis depan Suriah, di mana AS menggelar sekitar 900 pasukan, mendapatkan dukungan angkutan udara dan logistik dari instalasi AS di Irak.

Pejabat tersebut tidak akan membahas bagaimana penarikan pasukan dari Irak mungkin memengaruhi operasi-operasi tersebut.

AS menggelar kekuatan militer di Irak sejak penyerbuan dan pendudukan AS di Irak tahun 2003. Meskipun semua pasukan tempur AS hengkang tahun 2011, ribuan pasukan kembali tahun 2014 untuk membantu pemerintah Irak mengalahkan ISIS.

Baca Juga: Serangan Udara di Baghdad Bunuh Pimpinan Milisi Pro-Iran, Pelaku Belum Diketahui

Sejak itu, keberadaan pasukan AS yang melakukan misi kontra-ISIS dan bermacam pelatihan menjadi sasaran kritik faksi milisi dan politisi yang terkait dengan Iran di Irak. Diperkirakan ada sekitar 2.500 pasukan AS yang ditempatkan di Irak sekarang.

Lebih dari 70 personel AS luka termasuk cedera otak dari serangan milisi terhadap pangkalan AS di sana, dan seorang tentara AS mengalami luka serius sejak milisi mulai menyerang.

AS telah melancarkan serangan terhadap target-target milisi sebagai balasannya, termasuk beberapa yang terkait kelompok paramiliter Syiah yang sebagian besar didukung oleh Iran dan secara resmi berada di bawah kendali militer Irak, meskipun dalam prakteknya sebagian besar beroperasi sendiri. Pejabat Irak mengeluh bahwa serangan AS merupakan pelanggaran kedaulatan Irak.

Berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, bulan ini, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani mengatakan bahwa tidak ada lagi alasan bagi keberadaan koalisi di negara itu dan bahwa tentara Irak mampu melacak dan melawan sel-sel ISIS yang tersisa.

"Kami adalah negara berdaulat, dan oleh karena itu adalah hal yang wajar bahwa kita bergerak dari posisi ini," katanya. "Ini adalah permintaan dari rakyat, dan ini adalah negara demokratis."

Seorang pejabat pemerintah Irak mengatakan Baghdad mengirimkan permintaan tertulis ke Gedung Putih bulan November untuk penarikan pasukan koalisi.

Pejabat tersebut mengatakan pejabat Irak dan AS tidak sejalan soal jangka waktu, dengan pejabat AS mengusulkan jangka waktu dua hingga lima tahun sementara Irak menginginkan penarikan lebih cepat.

Pejabat tersebut tidak diizinkan untuk membahas masalah ini secara publik dan berbicara dengan syarat anonimitas.

Pasukan AS kemungkinan akan tetap berada di wilayah otonom Kurdi utara, yang pemerintahnya memiliki hubungan lebih dekat dengan Washington.